Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

LPPD

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    LPPD

    • PENGANTAR

      Bismillaahirrahmaanirrahiim,
      Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


      Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

      Gambaran kinerja tahunan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/10174/Otda tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual Penyusunan LPPD Tahun 2016 dan merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

      Demikian laporan ini disampaikan, sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta semoga seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT.

      Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
      Bandung, Maret 2017
      GUBERNUR JAWA BARAT,

       


      AHMAD HERYAWAN

      LPPD Tahun 2016 bisa didownload dibawah ini:

      PENGANTAR.pdf

      DAFTAR ISI 2016.pdf

      BAB I - LPPD 2016.pdf

      BAB II - LPPD 2016.pdf

      BAB III - LPPD 2016.pdf

      BAB IV - LPPD 2016.pdf

      BAB V - LPPD 2016.pdf

      BAB VI - LPPD 2016.pdf

    Assalamu’alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,
    Alhamdullillahirrobbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

    Penyusunan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 120.04/ 6931/OTDA Tanggal 18 Desember 2020 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang memuat capaian makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan, Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar, capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2020. Dengan demikian LPPD ini disamping menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, juga menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

    Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2020 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun pada Tahun 2020 ini masih dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan adanya Bencana Non Alam Pandemi COVID-19. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sehingga terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

    Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.
    Bandung, Maret 2021
    GUBERNUR JAWA BARAT

    selengkapnya dapat didownload pada file pdf dibawah ini:

    LPPD TAHUN 2020 PROVINSI JAWA BARAT.pdf