Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_8247.jpg

    Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menghadiri rakor Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat di Ruang Utama Gedung Sate Bandung, selasa (11/2). Acara dihadiri oleh Asisten Bidang Kesra A. Hadadi, Ka. Bappeda Prov. Jabar Deni Juanda, Ka. Dinas Sosial Prov. Jabar Arifin Harun Kertasaputra, Ka. Disperindag Ferry Sofwan, Ka. Diskimrum Bambang Riyanto dan OPD terkait.
     
    Deddy mengatakan sekarang ini ada semacam sistem baru yang Pemprov bangun yaitu KM 0 Pro Poor Jabar. Dikatakannya, ini merupakan terobosan teknologi yang sangat canggih dan baru dalam hal ini  Jawa Barat yang memulainya yang bekerjasama dengan IPM. Sistem informasi KM 0 Pro Poor Jabar berfungsi unruk pengendalian dan perwalian RTS (Rumah Tangga Sasaran) hingga lepas dari kondisi kemiskinan.
     
    Definisi Penanggulangan Kemiskinan tertuang dalam Permendagri No. 42 Tahun 2010 yang berarti kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
     
    Jumlah penduduk miskin 2013 menurut data sementara Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah 9,61%. Data tersebut menjadi patokan dasar untuk pengelompokan masyarakat kedalam empat kategori miskin, memudahkan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah program.
     
    Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat menjelaskan bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) menurut hasil survey kemiskinan di Prov. Jawa Barat sebanyak 4.311.524 dengan terbagi menjadi tiga daerah yaitu Jabar Utara, Jabar Selatan dan Jabar Tengah. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. (PPLS-2011)
     
    “Dalam rentang waktu tiga bulan diharapkan pendataan ulang yang akurat mengenai penduduk yang sudah lengkap dari mulai biodata dan foto-foto mengenai keadaaan dan penduduk tersebut. Yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, BPMPD, Badan Penyuluh, dan juga BKKBN untuk mendata penduduk miskin dan program pemerintah apa saja yang mereka dapatkan seperti raskin dan rutilahu” dituturkan Deddy.
     
    Sekretaris Daerah Prov. Jawa Barat Wawan Ridwan mengungkapkan ada dua strategi dalam menangani kemiskinan. Antara lain memutus rantai kemiskinan jangan sampai menjadi warisan keluarga dengan menyelamatkan generasi muda dengan adanya beasiswa serta memberikan pelayanan dasar bagi yang  mempunyai identitas asli seperti KTP dan kartu keluarga sehingga mempermudah pengelompokan program pemerintah berdasarkan empat kategori kemiskinan. Tidak semua dilakukan oleh provinsi maka kab/kota mutlak harus terlibat dan membantu dalam penanganan kemiskinan di Jawa Barat.
     
    “Sistem ini diharapkan setidaknya dapat mengurangi angka kemiskinan sebanyak  1% per tahun yang dimulai dari kategori yang paling rendah yaitu sangat miskin dengan melalukan langkah-langkah yang tepat berdasarkan data yang konkrit” harapan Deddy.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus