Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Whistleblowing System (WBS) Cegah Korupsi

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_4085.jpg

    BANDUNG-Jawa Barat akan segera menerapkan Whistleblowing System (WBS), yaitu sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran dibidang pengadaan barang dan jasa.

    Untuk keberhasilan WBS tersebut, pihak Pemprov. Jabar telah membentuk kepengurusan yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat dan kepengurusan WBS Jawa Barat tersebut telah mendapatkan pelatihan di LKPP Jakarta,  demikian dijelaskan Kepala Balai LPSE Jawa Barat, Ika Mardiah, Rabu (10/10) pada saat acara diseminasi Whistleblowing System  (WBS) Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jawa Barat, bertepat di Aula Bappeda Prov. Jabar.

    Dalam leaflet yang diterbitkan Balai LPSE Jabar bahwa tujuan WBS ini adalah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, juga untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa.

    Untuk mekanisme pengaduannya,  yaitu setiap whistleblower dapat menyampaikan pengaduannya secara elektronik, yaitu melalui website dengan alamat www.wbs.lkpp.go.id.

    Kemudian, untuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat Esselon II atau yang setingkat pada Kab/Ko, dapat disampaikan ke whistleblowing System Provinsi. Untuk penyimpangan pejabat esselon I dan II atau yang setingkat di Tingkat Provinsi dapat disampaikan ke WBS Kementrian Dalam Negeri, dan untuk pengaduan penyimpangan yang melibatkan pejabat negara atau pimpinan kementrian/Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat disampaikan ke WBS LKPP.

    Bagi mereka yang menyampaikan pengaduannya ke WBS, harus melampirkan bukti-bukti pendukung, berupa data/dokumen, gambar dan atau rekaman.

    Setiap whistleblower akan mendapatkan hak dan perlindungan dan penghargaan, yaitu identitasnya dirahasiakan, adanya perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor.

    Acara Diseminasi WBS Provinsi jawa Barat dibuka secara resmi oleh Sekda Prov. Jabar, Lex Laksamana dan diikuti para Kepala OPD Provinsi dan Kepala OPD Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kab. Bandung. Se-Jabar. Untuk nara sumbernya yaitu dari LKPP, Agus Rahardjo.

    Selanjutnya, untuk daerah lainnya pihak Balai LPSE Prov. Jabar akan melakukan diseminasi serupa ke daerah-daerah melalui BKPP Wilayah I, II, III dan IV, demikian Ika Mardiah.


     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus