Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Yana Langsung Organisir Perangkat Daerah

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_45107.jpg

    KOTA BANDUNG- Menjalani hari pertama sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana langsung tancap gas mengoorinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dia ingin memastikan pelayanan birokrasi tetap berjalan dan semua janji politik yang masih tertunda bisa terpenuhi.

    Yana menuturkan, dalam 21 bulan bulan sisa masa kepemimpinannya ini akan menuntaskan janji politik yang dicita-citakannya bersama Oded M. Danial. 

    Kendati masih diselimuti suasana duka, namun Yana juga mengingatkan pelayanan publik harus tetap berjalan prima. Justru harus semakin lebih baik agar fondasi yang dibangun Almarhum Oded semasa menjabat bisa semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat.

    "Alhamdulillah di hari pertama kami melakukan konsolidasi internal. Mari kita sama-sama mewujudkan mimpi-mimpi almarhum yang belum terealisasi," ucap Yana, usai rapat koordinasi secara hybrid dari Balai Kota Bandung, Senin (13/12/2021). 

    Rapat koordinasi yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagi Yana, kehadiran gubernur ini menjadi tambahan energi untuk tetap melanjutkan mimpi Oded yang belum tuntas.

    "Ternyata Pak Gubernur di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kita semua dan menyampaikan duka. Termasuk memberikan arahan, terutama semangat untuk kita semua agar mewujudkan janji-janji almarhum (Oded) di sisa waktu 21 bulan ke depan," terangnya.

    Yana menyatakan, bantuan akses dan dukungan penganggaran sangat diperlukan bagi Kota Bandung yang masih dalam keterbasan APBD. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum kembali normal akibat terdampak pandemi Covid-19.

    "Insyaallah Pak Gubernur membuka peluang, karena APBD kita terbatas. Beliau sangat membuka akses, baik itu bantuan gubernur atau membuka akses ke tingkat lebih tinggi di kementerian," jelasnya. (prn)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus