Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Anugerah KIP, Kabupaten Ciamis Raih Predikat "Menuju Informatif"

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_45007.jpg

    Kab. Ciamis—- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 digelar secara virtual dan live di kanal Youtube Humas Jabar (Senin, 06/12/21). 

    Kabupaten Ciamis masuk ke Kategori "Menuju Informatif" bersama 10 Kabupaten/Kota lain diantaranya: Kab. Cirebon, Kota Cimahi, Kab. Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kota Cirebon, Kab. Kuningan.

    Sebelumnya, capaian pada tahun 2020 Kabupaten Ciamis memperoleh predikat "Cukup Informatif" dan menempati urutan ke 11 di Provinsi Jawa Barat. 

    Sedangkan Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Tasikmalaya termasuk ke Kabupaten/Kota "Informatif". 

    Dalam anugerah tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menuturkan saat ini Provinsi Jawa Barat Juara Tingkat Nasional KIP dengan nilai skor 82,6 dari ketentuan Nasional 78.

    "Saya ucapakan selamat kepada para finalis yang telah dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota informatif semoga dapat menjadi teladan bagi yang lain,” ungkapnya.

    "Saya sangat bahagia karena agendanya bukan agenda urusan COVID-19, sudah dua tahun kita mengurusi COVID-19, semoga kita bisa terus melihat kemajuan pembangunan salah satunya informasi publik dimana uang rakyat kembali ke rakyat dalam hal ini berupa keterbukaan informasi,” katanya.

    Ridwan Kamil menuturkan masih adanya 17 Kabupaten/Kota yang tidak informatif dan tentu ini memerlukan pembinaan.

    "Ini PR besar karena kita telah memilih berdemokrasi dalam berbangsa dan negara sehingga inilah tanggung jawab kita dalam keterbukaan informasi kepada yang memberikan mandat yaitu rakyat,” ujarnya.

    Ridwan Kamil  berharap semoga yang sudah berprestasi dapat mempertahankan dan di tahun seterusnya tidak ada terulang lagi apa yang menjadi kurang-kurangnya. 

    "Bagi yang belum berprestasi, silahkan teliti apa yang menjadi kurang-kurangnya sesuai surat arahan dari saya nanti,” ungkapnya.

    Menurutnya, urusan keterbukaan publik ini tidak hanya urusan uang namun juga hal-hal lain yang terkait dengan tanggung jawabnya sebagai institusi publik.

    Gubernur juga menitipkan tantangan-tantangan demokrasi di tahun ini satu adanya instruksi digital karena mau tidak mau harus dikuasai karena bila tidak kita akan tertinggal.

    "Jadilah institusi yang beradaptasi, merespon terhadap instruksi dan teladan bagi masyarakat, karena kunci dari keberhasilan kita adalah melakukan adaptasi,” tuturnya.

    "Semoga yang berprestasi, anggarannya bisa dinaikan dan yang kurang-kurang dikurangi saja, menurut saya itu akan adil dan akan memacu motivasi bagi yang lainnya,” imbuhnya.

    Ketua Komisi KIP Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal mengatakan keterbukaan informasi dan akuntabel ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena bukti keterpecayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah bukti negara yang demokratis melalui keterbukaan informasi. (rdp*)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus