Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Seskoau

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_44987.jpg

    Kab. Bandung Barat- Kadepops Seskoau Kolonel Pnb Rizaldy Efranza, S.T., mewakili Danseskoau Marsda TNI Widyargo Ikoputra, S.E., M.M., menyambut Kabagsus Itjenau Kolonel Pom Ery Yulianto, S.E., M.M., beserta rombongan dalam rangka Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Bangsal Srutasala, Seskoau, Lembang, Bandung Barat. Jumat (03/12/2021).

    Kadepops Seskoau mengucapkan terima kasih kepada Kabagsus Itjenau beserta rombongan yang telah berkenan mengunjungi Seskoau dalam rangka memberikan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    “Informasi ini tentunya penting bagi kita guna mendukung kebijakan pemerintah mengenai reformasi birokrasi, di mana sebagai satuan kerja harus bebas dari korupsi dan menganut birokrasi yang bersih serta melayani,” ujar Kadepops.

    Melalui sosialisasi ini, lanjutnya, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang zona integrasi agar dapat dipedomani dalam pelaksanaan tugas ke depan dan dapat mendukung terwujudnya TNI Angkatan Udara menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan.

    Pada kesempatan itu, Kabagsus Itjenau mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah dijalankan sejak 2009 secara konsisten dan berkelanjutan dengan sasaran terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

    Berdasarkan Peraturan Kasau Nomor 41 Tahun 2020, Kabagsus Itjenau menjelaskan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai unit penggerak integritas dalam proses pembangunan zona integritas yang mampu berperan sebagai pembina melalui kegiatan konsultasi dan penilaian.

    Untuk itu, melalui sosialisasi ini diharapkan satuan kerja dapat memahami dan mempersiapkan tim pembangunan zona integritas sehingga penyiapan data serta dokumen pendukung lainnya dapat dijadikan persyaratan saat penilaian, baik yang dilakukan tim penilai internal maupun Kemenpan Reformasi Birokrasi (RB) dengan harapan mempemperoleh predikat WBK dan WBBM.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus