Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ridwan Kamil Paparkan Cara Jabar Pangkas Ketimpangan

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_44958.jpg

    YOGYAKARTA– Gubernur Jawa Barat (Jabar) Mochamad Ridwan Kamil memaparkan program pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk memangkas ketimpangan Jabar bagian selatan dan utara saat menghadiri Fisipol Leadership Forum di Kampus Fisipol UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (02/12/2021).

    Menurut gubernur, Jabar mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mengakselerasi pembangunan di Jabar bagian selatan dan utara. Dukungan itu terwujud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana dan Jabar selatan.

    Perpres tersebut menjadi landasan dan payung hukum dalam mempercepat pembangunan dua kawasan ekonomi baru tersebut. Apalagi dalam Perpres 87/2021 itu, Pemerintah Pusat menjamin anggaran pembangunan hampir Rp400 triliun selama tiga tahun ke depan.

    "Ke utara untuk lompatan. Karena future of West Java itu di utara, ada 13 kota baru. Setengah dari 400 T ke Jabar selatan yang masih tertinggal. Itu sekarang, kami punya modal itu," ucap Gubernur.

    Selain itu, gubernur pun menuturkan bahwa untuk memangkas ketimpangan Jabar bagian utara dan selatan, Pemda Provinsi Jabar melakukan revolusi digital. 

    "Maka sekarang ada program Petani Milenial. Wahai anak-anak kota, desa, jangan hijrah ke kota. 'Pak, penghasilan di desa kecil dibanding kota.' Tapi dengan skill digital, persepsi itu berubah. Kenapa? Anda bisa tinggal di desa, jualan di kota melalui digital. Maka slogannya, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia," jelasnya.

    "Covid mengajarkan, ekonomi turun, ternyata pangan stabil, digital naik. Makanya saya bilang, anak-anak kota, "future economy:itu pangan. Kamu makmur tahan banting," imbuhnya.

    Gubernur juga mengatakan, Pemda Provinsi Jabar menyediakan pusat digital di kantor-kantor desa. Pusat digital itu dapat dimanfaatkan masyarakat pedesaan untuk berjualan secara digital. 

    "Kasih makan ikan pakai handphone. Mencari ikan pakai "fish finder" Itu evolusi-evolusi. Itu cara saya mengentaskan gap dengan namanya "inclusive digital economy," ujarnya. 

    Selain itu, Pemda Provinsi Jabar pun menggagas program Desa Digital. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.

    Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, "command center" dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya. 

    "Saya punya teori, menyejahterakan rakyat Indonesia dan sila kelima, dari desa tapi menggunakan teknologi digital sebagai alat produksi dan alat peradaban," ucapnya.

    Desa Digital terpilih sebagai Digital Equity and Accessibility dalam ajang IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2020. Penghargaan itu diraih karena Desa Digital dinilai mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas informasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet.

    IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2020 digelar oleh International Data Corporation (IDC) yang merupakan penyedia global utama intelijen pasar, layanan konsultasi, dan acara untuk teknologi informasi, telekomunikasi, dan pasar teknologi konsumen. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus