Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Purwakarta Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42243.jpg

    Kab. Purwakarta --- Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Pemdakab Purwakarta) antisipasi kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) menjelang Lebaran 2021 ini.

    Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, kepulangan PMI ini harus diantisipasi sejak dini sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 yang masih belum terkendali. Ambu Anne –sapaan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika-- khawatir, para pekerja migran membawa virus mematikan dari negara tempat mereka bekerja.

    "Kami sudah instruksikan semua kepala desa dan camat untuk melakukan pendataaan di wilayah masing-masing. Pendataan ini, terkait warga PMI yang kembali ke Purwakarta. Serta menyiapkan ruang isolasi mandiri," ujar Ambu Anne, Selasa (4/5/2021).

    Anne menyebutkan, dari 17 kecamatan yang ada, 7 wilayah di antaranya merupakan kantong-kantong PMI yakni Sukasari, Tegalwaru, Darangdan, Bojong, Wanaysa, Maniis dan Plered.

    Pemerintahan desa dan kecamatan yang menjadi kantong PMI ini, harus gerak cepat. Bahkan, pro aktif turun ke masyarakat, untuk mendata warganya dan mempersiapkan ruang isolasi mandiri sebagai langkah preventif.

    “Saat ada PMI yang pulang, warga tersebut akan dimintai keterangan. Apakah dia sudah di periksa di Bandara Soetta, sudah mendapat pemeriksaan swab antigen, atau sudah di isolasi mandiri belum di Wisma Atlet,” ucap Ambu Anne.

    Terkait dengan PMI, lanjut Anne, sebenarnya Purwakarta masih memberlakukan moratorium. Khususnya ke Timur Tengah dan Malaysia. Jika terdapat PMI yang kembali dari negara-negara yang dimoratorium, maka mereka pergi ke negara itu dengan ilegal yang tidak tercatat di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

    "Seperti, melalui pendaftaran dari daerah tetangga. Jadi, di dinas kitanya tak terdaftar, tapi warga itu kembali dari Timteng dan Malaysia. Berarti mereka, daftarnya ditenggarai dari daerah tetangga," ujar Anne.

    Dalam kesempatan terpisah, Camat Tegalwaru Beni Primiadi, mengatakan, pihaknya sudah menerima instruksi dari bupati terkait dengan antisipasi kepulangan PMI di Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, di Kecamatan Tegalwaru telah mempersiapkan posko dan memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) mikro hingga tingkat RT dan RW.

    "Dengan kebijakan ini, kedatangan PMI bisa terpantau dan bisa langsung di laporkan ke Satgas COVID-19 di tingkat desa," ucap Beni.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus