Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wabup Ciamis Ikuti Arahan 3 Menteri Terkait Prokes dan Penanganan Covid-19 Jelang Idulfitri

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_42230.jpg

    CIAMS - Wakil Bupati (Wabup) Ciamis Yana D. Putra mengikuti arahan dari 3 Menteri terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dan Penanganan Covid-19 jelang Idulfitri 1442 Hijriah secara virtual di Aula Setda, Kabupaten Ciamis, Senin (3/5/2021).

    Selaku moderator, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 agar jangan sampai kendor, termasuk dalam menghadapi mudik lebaran.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam paparannya menyampaikan bahwa arahan dan keputusan presiden jelas dilarang mudik.

    "Survei Balitbang Kemenhub menyatakan hasil survei masih ada masyarakat yang bersikeras mudik meskipun dilarang dari 11% menjadi 7% atau 17,2 juta orang," katanya.

    Menhub menyatakan dalam mengantisipasi mudik dini, di mana data menunjukan bahwa hari ini sudah ada peningkatan pergerakan (pemudik) di simpul-simpul transportasi.

    "Tindak lanjut diberikan tindakan terhadap travel gelap/angkutan logistik yang mengangkut pemudik. Untuk Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia melalui Jakarta, Surabaya, Riau, Malinau, Nunukan, PLBN Aruk dan Entikong (Malaysia) tindak lanjutnya adalah perlunya dukungan dan sinergi dari Kemenlu, Kemenkes, Satgas, dan Pemda dalam mengantisipasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan penguatan screening test, penambahan personil di gate masuk bandara/Pelabuhan, dan SOP jelas dan konsisten,” katanya.

    Untuk antisipasi imigran India dan China maka tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan sudah dilakukan pelarangan masuk bagi warga India sedangkan untuk antisipasi mudik lokal/wisata dalam daerah aglomerasi Kemenhub lakukan tindak lanjut berupa pengawasan terhadap protokol kesehatan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar.

    Kementerian Perhubungan memberikan 4 Arahan yaitu;

    1. Semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan;
    2. Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis. Pihak Kepolisian melalui Korlantas Pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan;
    3. Semua pihak agar berhati-hati salam menyampaikan pernyataan-pernyataan ke media atau publik karena kita harus menjaga wibawa pemerintah, jangan sampai terkesan kontradiktif dan egosentris;
    4. Semua pihak diminta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

    Menhub mengatakan alasan utama tetap nekat bepergian keluar kota walaupun sudah dilarang adalah untuk mengunjungi orang tua, sanak saudara, dan jenuh dengan rutinitas di masa pandemi.

    Hal ini perlu diantisipasi terutama bagi orang tua agar memberikan pengertian pada anaknya agar tidak mudik.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam paparannya mengatakan trend saat ini di Indonesia, cenderung meningkat meski Jawa Barat trend terkonfirmasi dinilai turun namun trend perawatan dan angka kematian cenderung naik.

    “Indonesia sudah mulai di temukan mutasi baru dari virus Corona B.1.1.7, B.1.351, B.1.617. Virus B.1.1.7 ada satu anggota TNI yang baru pulang dari Kongo dan terkonfirmasi dan sudah diisolasi,” katanya

    Doni Munardo, Ketua BNPB dalam paparannya menyampaikan trend perkembangan kasus kelihatan rendah namun bila kita cermati trend aktif lebih tinggi dari trend sembuh atau naik.

    "Kita bersyukur kasus aktif kita lebih rendah dari kasus global, selisih kasus aktif sebelum dan sesudah PPKM Mikro Pulau Sumatra perlu melakukan evaluasi mengingat angkanya cenderung tetap meningkat,” katanya.

    Sementara itu Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam paparannya menyampaikan perihal sebagai berikut:

    1. Shalat ldulfitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah zona kuning dan zona hijau boleh dilaksanakan di masjid dan di lapangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50 % dari kapasitas tempat/lapangan;
    2. Shalat Idulfitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah zona merah dan zona oranye tidak boleh dilaksanakan di masjid maupun di lapangan;
    3. Panitia Hari Besar Islam di daerah setempat wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah masing-masing berkenaan dengan status zona penyebaran Covid dan pelaksanaan shalat ldulfitri.

    Dalam paparannya ia menyampaikan bahwa selayaknya kita lebih mengutamakan ibadah wajib dalam pelaksanaan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan mematuhi prokes dan keputusan Presiden sebagai langkah ikhtiar. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus