Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Desa Bergerak Maju Dukung Jabar Juara Lahir Batin

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_41900.jpg

    KAB. BANDUNG- Jawa Barat Juara Lahir Batin hanya dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Intercontinental Hotel Resort, Kabupaten Bandung, Selasa (06/04/2021). 

    Menurut Setiawan, salah satu indikatornya infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi, karenanya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil .  

    "Indikator kedua adalah kita harus akses keterhubungan antardesa," ungkap Setiawan 

    Menurut Setiawan, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia dan untuk menyelesaikan masalah tersebut Jawa Barat memiliki program   Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa).

    "Untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot SDM melalui pelatihan dan keilmuan. Karena kalau kita cuman hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik itu pun akan jadi masalah," katanya. 

    Setiawan menambahkan, dalam perkembangannya, inovasi harus selaras dengan kemampuan menguasai dunia digital, sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai. 

    "Dengan cara seperti itu otomatis bahwa desa ini akan langsung dipertemukan dengan para pembeli," ucapnya.

    Setiawan menegaskan, pentingnya pemekaran desa guna mempercepat pelayanan publik. Maka ketika pemekaran kabupaten/kota yang saat sedang diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi. 

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Benny Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan. 

    “Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun," paparnya. 

    Benny mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, di mana peta spasial dan numerik dipadukan. 

    "Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti nggak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu," kata Benny. (Parno/ Humas)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus