Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kemensos Salurkan Dana Non Tunai Bagi 5,8 Juta PKH

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24215.jpg

    BANDUNG-Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sekitar 5,8 juta pemerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara non tunai. 

    Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI (Kemensos), Harry Hikmat mengatakan melalui proses yang ketat awal pencairan sekitar 3 juta penerima PKH. 

    "Yang sudah mendapatkan secara non tunai sekitar 5,8 juta PKH, sedangkan targetnya tahun ini sekitar 6 juta. Memang sangat ketat verifikasinya. Dari mulai kebenaran dan kelengkapan data, memastikan QWC sesuai bank itu harus dipenuhi, kadang kurang, begitu lengkap itu kan harus diisi ulang," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (26/7/2017)

    Kemensos memastikan calon penerima dana PKN agar mengisi form dari bank sampai mendapatkan informasi dari perbankan tentang penarikan non tunai. Semua ini melalui mekanisme yang sudah ditentukan. 

    Harry mengungkapkan sekitar 14 ribu calon penerima dana PKH akan diprioritaskan untuk daerah terpencil, termasuk yang selama ini tidak terdaftar.

    "Ada buffer sekitar 14 ribu kita alokasikan untuk PKH akses yang sebenarnya diperuntukan untuk KPM di daerah terpencil termasuk calom KPM yang selama ini tidak terdaftar," ungkapnya

    Selain itu, yang tidak terdaftar biasanya belum memiliki KTP, Kartu Keluarga sehinga tidak terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dibutuhkan pendampingan program Keluara Penerima Manfaat (KPM) untuk menangani kasus yang terjadi dalam program KPH tersebut.

    "Terkadang ada anggota keluarga yang menggelandang dan menjadi pengemis. Bu Menteri langsung merespon dan ditangkap oleh PKH," tambahnya.

    Berkenaan dengan KPM di Propinsi Papua, Harry menegaskan harus didampingi secata intensif. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak cukup sukses karena tidak ditemukan data terlengkap dari 34 kabupaten/kota di wilayah Papua. 

    "Tahun ini, Insya Alloh tinggal 2 Kabupaten/Kota yang datanya belum lengkap sehingga melibatkan lembaga masyarakat adat untuk terlibat di dalam validasi ini. Papua memang khusus," tegasnya.

    Kedua kabupaten/kota di Papua tersebut meliputi wilayah pegunungan Bintang dan Jaya Wijaya yang melibatkan lembaga masyarakat adat setempat, sehingga pendampingan di Papua diberikan banyak kemudahan.

    "Contoh standar pendamping minimal Sarjana Ilmu Sosial. Nah, kalau di Papua kita masih nerima lulusan SMA maupun Diploma. Karena susah nyari orang lokal yang memenuhi syarat, akhirnya didatangkan SDM dari luar Kab/Kota itu," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus