Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    30% Biaya Operasional PT KAI untuk Beli BBM

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/IMG_1145web32.jpg

    Bandung – PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus pintar memutar otak agar penggunaan biaya operasional dapat ditekan. Upaya ini dilakukan agar perusahaan ini bisa kembali meraih laba untuk tahun ini.

    Yang harus dihemat adalah penggunaan BBM karena meski mengoperasionalkan kereta kelas ekonomi, PT KAI masih menggunakan BBM kelas industri.

    "Beban itu antara lain, kami menggunakan BBM Industri. Kemudian, kami harus membayar pajak Track Access Charge (TAC). Lalu, menganggarkan dana untuk pemenuhan kebutuhan Infrastructure Maintenance Operation (IMO)," ujar Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT KA, Joko Siswanto, belum lama ini.

    Joko menuturkan, dalam hal penggunaan BBM, pihaknya berharap pemerintah lebih memperhatikan PT KA. Sejauh ini, lanjutnya, PT KA menggunakan BBM Industri, yang harganya 2 kali lipat BBM subsidi yakni Rp 10 ribu per liter.

    “Sebagai angkutan massal idealnya, pemerintah membebaskan keharusan PT KA untuk menggunakan BBM Industri. Saya mengharapkan pemerintah mengizinkan PT KA menggunakan BBM subsidi. Tujuannya, untuk meminimalisir biaya operasional. Biaya operasional yang terbesar adalah penggunaan BBM. Hampir 30% biaya operasional PT KA tersedot BBM," ungkapnya.

    Selain BBM, sambung Joko, pihaknya pun harus menggelontorkan dana ratusan miliar kepada pemerintah dalam hal TAC. "Setiap tahunnya, dalam hal TAC, kami menyerahkan dana Rp 900 miliar kepada pemerintah," ujarnya.

    Beban lainnya yang ditanggung PT KA yaitu IMO (perawatan sarana). Padahal, sambungnya, perawatan sarana PT KA menjadi tanggung jawab pemerintah. "Kereta api bersifat angkutan massal. Artinya, ini merupakan public service. Karena public service, sudah sepatutnya maintenance pun mendapat perhatian lebih pemerintah. Bahkan, kami kira, pemerintah pun baiknya turut bertanggung jawab," paparnya.

    Melihat kondisi itu, Joko menyatakan akan sulit bagi PT KA untuk terus berdaya saing dengan sistem angkutan dan transportasi lainnya, terutama angkutan darat. Guh

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus