Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Jawa Barat Dukung Asas Pembuktian Terbalik

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_4783-117.jpg

    BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung upaya implementasi pembuktian terbalik dalam rangka memberantas korupsi. Jika hal itu diterapkan di Indonesia, maka Jawa Barat yang akan menjadi pelopor penerapan asas tersebut.  Menurutnya implementasi pembuktian terbalik  (omkering van de bewijlast) merupakan tindakan luar biasa (extra ordinary measures) dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Meski demikian implementasinya perlu kajian mendalam terutama terkait asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang berlaku saat ini serta dijunjung tinggi dalam sistem hukum di Indonesia.

    “Dalam implementasi pembuktian terbalik, si terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (presumption of guilt) di persidangan, jika si terdakwa tidak dapat membuktikannya maka dianggap bersalah. Dengan alasan itulah maka pembuktian terbalik dipandang sejumlah pakar hukum dan pengamat dapat memperlancar serta kemudahan dalam menuntaskan kasus korupsi. Dan untuk itu guna memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, saya mendukung upaya tersebut,” tegas Heryawan usai membuka Seminar Spektakuler bertajuk “Implementasi Pembuktian Terbalik”, di Hotel Horison Bandung, Sabtu (23/4).

    Lebih lanjut Heryawan menyatakan guna membangun budaya antikorupsi, perlu 4 tindakan tegas, antara lain; Pertama membangun karakter diri dengan cara menanamkan nilai-nilai moral tentang arti penting sebuah kejujuran. Apalagi nilai kejujuran sudah mulai hilang dalam tatanan pembangunan saat ini. Kedua yakni memberikan penghargaan berupa gaji yang memadai guna mencegah perilaku korup. Ketiga membangun sistem yang mempersulit ruang gerak ataupun memberi peluang sedikitpun atas tindakan korupsi. Dan keempat adalah upaya penegakkan hukum. “Jika moral sudah dibangun, gaji sudah dinaikkan, sistem sudah baik, maka tindakan hukum adalah langkah pamungkas,” ujarnya.

    Untuk itu, Heryawan berharap dalam seminar kali ini dapat menghasilkan masukan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu teori yang mungkin menjadi kajian adalah “Keseimbangan Kemungkinan Pembuktian”. Dimana dalam teori itu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dengan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. “Sehingga kelak dalam implementasinya, pembuktian terbalik benar-benar efektif dalam memberantas korupsi, tentunya dengan dukungan semua pihak,” ungkapnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus