Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pokja Disabilitas Kawal Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_15816.jpg

    BANDUNG- Sembilan orang perwakilan kelompok kerja (Pokja) Disabilitas yang beranggotakan organisasi penyandang, penggiat dan pemerhati disabilitas melakukan kunjungan ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR/MPR RI, Selasa (26/1).  Kunjungan tersebut dalam rangka mengawal progres pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas.

    Rombongan Pokja Disabilitas diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini yang didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid dan beberapa anggota komisi dewan FPKS lainnya.

    Dalam siaran pers Fraksi PKS DPR RI yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (27/1) dijelaskan,  Maulani Rotinsulu, Mahmud dan Yeni Rosa Damayanti,  mewakili pokja secara bergantian menyampaikan situasi terkini yang banyak dihadapi para penyandang disabilitas, serta harapan dan saran mereka ke depan terkait RUU Penyandang Disabilitas yang saat ini tengah memasuki tahap pembicaraan tingkat I antara DPR dan Pemerintah

     Yeni Rosa menjelaskan bagaimana diskriminasi masih sangat banyak dialami para penyandang disabilitas (PD). Mereka yang dipecat karena disabilitas, yang drop-out dari sekolah dan kampus karena tidak bisa memenuhi tenggat yang berlaku yang tidak fleksibel terhadap kemampuan para PD hingga bagaimana kondisi beberapa panti sosial yang  tak ramah terhadap para PD hingga beberapa pengidap disabilitas sosial harus dirantai atau dipasung.

     Maulani Rotinsulu menyampaikan setidaknya ada tiga hal yang diharapkan pokja mewakili kebutuhan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam mekanisme pembangunan yang inklusif. Pertama bagaimana setiap kementrian bisa bertanggungjawab atas pelaksanaan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Kedua tersedianya sarana aksesibilitas terutama di sektor publik untuk menunjang kemandirian para penyandang disabilitas, serta ketiga bagaimana para penyandang disabilitas bisa turut serta berperan dalam mendesain, memberi masukan, mengawal, mengawasi dan mengevaluasi program-program terkait pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

    Sementara Mahmud menyampaikan beberapa masukan kawan-kawan Pokja Disabilitas terkait RUU diantaranya menginginkan agar secara implisit tertuang mengenai hak memperoleh kesamaan penghargaan bagi atlet penyandang disabilitas dan non disabilitas, penegasan pemberian prioritas kuota untuk beribadah haji, menegaskan perlunya penguatan dalam hal koordinasi antar lembaga untuk menghindari saling lempar tanggung jawab dan meminta tetap dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas sebagai sarana berperan aktif dalam perencanaan, pengawasan dan pengevaluasian program-program terkait pelaksanaan pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas.

    Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Fraksi PKS Jazuli Juwaini, MA menegaskan kembali komitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam memperjuangan pelaksanaan pemenuhan hak para penyandang disabilitas lewat RUU Penyandang Disabilitas.

    Sementara Ledia Hanifa Amaliah sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas menjelaskan bagaimana pimpinan dan anggota panja juga berkomitmen memperjuangkan dan aspirasi rekan pokja pada khususnya dan penyandang disabilitas pada umumnya secara maksimal dan cepat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus