Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Peralihan Tata Kelola SMA/SMK Disiapkan Secara Matang

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10955.jpg

    BANDUNG-Tata kelola SMA/SMK akan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

    Persiapan peralihan tersebut dilakukan secara matang agar tidak lagi bermasalah dalam pelaksanaanya. Hal tersebut, dilakukan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Meskipun dalam undang-undang tersebut peralihan tata kelola itu dilakukan paling lambat dua tahun, namun Pak Gubernur menginginkan agar pada tahun 2016 tata kelola SMA/SMK sudah oleh Pemerintah Provinsi,” kata  Kepala Bidang Pendidikan Menengah & Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Dodin Rusmin Nuryadin di ruang kerjanya, kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan dr. Radjiman, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Senin (9/2).

    Saat ini, jelas Dr. Dodin,  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sedang  membuat grand design implementasi Undang-Undang tersebut. Diantaranya terkait dengan personalia, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen atau P3D, penerimaan peserta didik baru atau PPDB, perijinan operasional sekolah swasta dan pengembangan kurikulum bahasa dan sastra.

    Untuk menyusun grand design tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, membentuk Tim Ahli yang melibatkan berbagai pihak. Diantaranya kalangan perguruan tinggi seperti dari UPI, ITB dan Unpad, Musyawarah Kepala Sekolah SMA/SMK, para guru, Dewan Pendidikan Provinsi dan unsure PGRI.

    “Pokoknya semua stakeholders pendidikan kami minta bantuannya. Mudah-mudahan target selesai dalam waktu 40 hari sejak tanggal 21 Januari 2015 lalu, bisa selesai,” katanya.
    Yang agak rumit dalam menyiapkan peralihan tata kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, menurut Dr. Dodin, adalah masalah asset, sarana dan prasarana. Karena soal asset, secara kelembagaan harus ada legitimasi, itu bobotnya oleh BPKP dan tim dari provinsi Jawa Barat. Setiap sekolah satu persatu diinventarisasi assetnya secara rinci supaya ketika alih kelola itu, semuanya sudah clear.

    “Pak Gubernur tidak ingin nanti pelimpahan itu bermasalah, terutama masalah asset,” katanya.

    Masalah pembiayaan pendidikan yang meliputi tiga komponen, yaitu investasi, operasional dan biaya pegawai, yang harus sudah masuk pembahasan pada Bulan Maret 2015, karena ada Musrenbang, sedang dihitung berapa total kebutuhannya.

    Sumber pembiayaan SMA/SMK itu terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Semuanya sedang dihitung dari pusat berapa, dari provinsi berapa, dari kabupaten/kota berapa dan dari masyarakat berapa, kemudian diakumulasikan.

    Dr. Dodin juga menjelaskan, pihaknya  telah berkirim surat kepada pemerintah kabupaten/kota agar membentuk tim untuk bersama-sama dengan tim dari provinsi membahas enam bidang terkait dengan persiapan peralihan tata kelola SMA/SMK tersebut. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus