Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wakil Jaksa Agung RI Raih Gelar Doktor

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10727.jpg

    BANDUNG. Wakil Jaksa Agung RI, bertempat di Kampus Unpad Bandung, telah berhasil meraih gelar Doktor Bidang Hukum, Senin (26/1). 

    Andi berhasil mempertahankan Disertasinya dengan judul Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematika Pada Hukum Pidana Administrasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Adapun, Tim Promotor PROF. DR.H Romli Atmasasmita, SH.LLM. PROF.DR.H.Rukmana Amanwinata, SH.MH.PROF.DR.MULADI,SH.

    Dalam Disertasinya, Andi memaparkan kesenjangan antara teori dan praktek terkait penerapan asas kekhususan sitematis pada hukum pidana administrasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak jelasnya kedudukan dan parameter serta konsep asas kekhususan sistematis , dalam dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. (Tipikor)telah menimbulkan kesan terjadinya kriminalisasi.

    Pada tataran Legislasi asas kekhususan sistematis yang termuat dalam Undang-Undang tidak saja menimbulkan persoalan dalam perumusanya tetapi juga adanya ketidaksamaan sikap dan pemikiran penegak hukum dalam praktek penanganan perkara tipikor.

    Hasil penelitian menunjukan bahwa asas kekhusussan Sistematis yang termuat dalam Undang-Undang belum dapat diopresionalkan dalam praktik penanganan perkara tipikor di bidang Administrasi Negara, perbankan,Perpajakan,Telekomunikasi, karena belum memilikikedudukan dan parameter serta konsep yang jelas semingga menimbulkan permasalahan,dalam penanganan perkara tipikor

    Dengan menggunakan pisau analisis Teori Hukum Integratif, ujar  Andi ditawarkan konsep asas kekhususan sistematis bersyarat, disertai 3 saran.1. Ketentuan pasal 14 UU NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yang dirumuskan secara konkrit dan Operasioanal dengan menambahkan dengan menambahkan syarat-syarat sebagai parameter antara lain : a. Bila menimbulkan kerugian sangat besar,b.dilakukan berulang kali, dan /atau, C.Kerugian tidak dapat dipulihkan. 2.Dalam rangka RUU KUHP, asas kekhususan Sistematis sebagaimana termuat dalam pasal 63 ayat (1),(2) KUHP perlu ditambahkan ayat (3) disertai syarat-syarat sebagai parameter adanya kecurangan, pemalsuan, manipulasi, penyembunyian kenyataan, penipuan, penyesatan, akal-akalan atau rekayasa dan /atau melibatkan Korporasi.3. Membentuk tentang Undang-Undang ketentuan Umum Hukum Pidana Administrasi, yang meliputi 3 aspek .a. Materil, b.formil,  dan c pelaksanaan Pidana dibidang admistrasi. (SN)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus