Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penyelesaian Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah Gasibu

    https://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10334.jpg

    BANDUNG-Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat sejak Kamis (4/12) telah secara resmi mengajukan Gugatan atas kasus sengketa pemalsuan dokumen tanah Gasibu kepada pengadilan. Gugatan tersebut merupakan proses pelaporan yang telah dilakukan kepada kepolisian sejak tahun 2010 .

    “Yang jelas terhitung sejak hari kamis kemarin, kami dapat pemberitahuan dari kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jabar, bahwa laporan perkara laporan kami yang kami lakukan tahun 2010 sekarang sudah P21 atau sudah siap dilimpahkan kepada pengadilan. Dikatakan kepolisian siap melimpahkan hal itu dan kejasaan siap menyidangkan kasus tersebut,” jelas Kabiro Humas, Protokol dan Umum, Ruddy Gandakusumah pada konferensi pers Senin siang (08/12), di ruang Malabar, Gedung Sate Bandung.

    Terkait lamanya proses pelimpahan kasus yang bejalan hampir empat tahun tersebut, menurut Ruddy ini dikarenakan kehati-hatian dari pihak kepolisian. “Ini mungkin merupakan kehati-hatian mengingat apa yang kita laporkan adalah perkara yang sudah mempunyai hukum tetap. Sehingga mereka berhati-hati. Jangan-jangan ini hanya rekayasa saja. Tetapi Alhamdulillah kami bisa buktikan bahwa ini bukan rekayasa. Ini bicara fakta hukum,” ujarnya.

    Ruddy secara tegas mengatakan bahwa pihak pemprov sebagai pelapor sudah memiliki bukti yang kuat bahwa dokumen yang dipakai pihak tertentu saat menggugat tanah gasibu seluas 18 ribu hektar yang berada tepat di depan gedung sate serta yang berada persis disampingnya yang dimiliki oleh pemprov Jabar, Lantanal Angkatan Laut, Taspen dan Bank Mandiri tersebut merupakan dokumen palsu. Dan Pada gugatan yang dilayangkan oleh pemprov ini terdapat 3 orang tersangka, dimana seorang diantaranya telah meninggal dunia.

    “Menyangkut gugatan tanah Gasibu. Jadi kami punya dugaan kuat bahwa novum atau alat bukti baru yang digunakan oleh para pihak pada waktu mengajukan PK dan memenangkan PK yang bersangkutan, diduga kuat adalah palsu. Sehingga dengan demikian kami berkepentingan untuk melaporkannya tahun 2010 kepada pihak kepolisian. Kami punya dugaan kuat, dan sudah barang tentu dugaan kami ini adalah para mafia tanah yang bermain. Dan ini kewajiban kita semua baik pemerintah maupun penegak hukum untuk memberantas itu. Apalagi modusnya kepada tanah-tanah milik Negara,” terang Ruddy.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus