Home - Official Website of West Java Province

artikel

Official Website of West Java Province
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Visa Haji Belum Tuntas

    https://www.jabarprov.go.id/En/assets/images/artikel

    Meski keberangkatan kloter pertama haji telah dimulai pada Jumat (21/8), beberapa persoalan krusial terkait penyelenggaraan ibadah haji ternyata belum selesai. Diantaranya soal visa bagi calon jamaah haji dan petugas kesehatan haji yang belum tuntas.

    Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ledia Hanifa, keberangkatan jamaah calon haji pertama Insya Alah akan dilangsungkan 21 Agustus 2015, di mana pada setiap kloter akan didampingi oleh petugas kesehatan. Namun dalam satu dua hari terakhir ini beberapa anggota komisi 8 justru mendapat temuan kalau  visa bagi calon jamaah haji dan petugas kesehatan banyak yang belum keluar.Hal demikian terungkap  usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh beserta jajarannya Rabu, (19/8) di Senayan, Jakarta.

    Dalam rapat tersebut, Dirjen PHU, Prof Abdul Djamil mengakui bahwa visa bagi jamaah reguler yang selesai baru sekitar 80 persen saja, sementara visa haji khusus belum selesai sama sekali. Hal itu dikarenakan pelayanan sempat terhenti dalam momen libur Idul Fitri dan adanya perubahan system e-hajj dari pihak KSA.

    Menanggapi hal tersebut, pihak Ledia Hanifa meminta kemenag untuk segera menuntaskan soal visa ini dalam satu dua hari ke depan saja. Lebih-lebih bagi para petugas kesehatan dan pendamping ibadah.

    “Pengalaman tahun-tahun lalu ada kloter yang petugas pendampingnya, baik petugas kesehatan maupun ibadah, belum mendapat visa hingga jadwal keberangkatan. Ini tentu menyulitkan jamaah , berpotensi masalah dan membuat kacau proses pelaksanaan haji yang sudah memiliki jadwal tertentu. Karena itu dalam satu dua hari ini soal visa, terutama bagi para petugas harus sudah selesai.”

    Aleg FPKS ini juga mengingatkan, bila data jamaah sudah terinput lengkap dan rapi, semestinya perubahaan e-hajj dari pihak KSA tidak menjadi problem, bahkan dapat mengefisienkan kerja.

    “Yang selama ini terjadi kan data dari kita memang belum rapi dan masih banyak mengandalkan data manual, termasuk dalam pemrosesan di dalam proses siskohat yang semestinya sesuai namanya sudah berbasis data digital dan terpadu.

    Begitu pula soal libur lebaran dan perubahan e-hajj, menurut Ledia ini adalah sebuah pelajaran agar pihak kementerian lain kali dapat lebih tanggap melakukan antisipasi melakukan pengaturan input data tepat waktu sebelum masa libur dan perubahan. “Sebab libur lebaran dan perubahan-perubahan  sistem  adalah kejadian yang sudah terjadwal sebelumnya. ”

     

           
           

    Artikel Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus