Netty Dukung Jejaring Organisasi Perempuan Untuk Mencapai MDGs

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menyampaikan materi yang berjudul: Praktik Terbaik Jawa Barat Dalam Upaya Perlindungan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Untuk Mencapai Target Millenium Development Goals atau MDGs. Materi itu disampaikannya pada acara "Pembentukan Jejaring Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi dan  Kabupaten/Kota tahun 2012. Acara itu digelar oleh Badan Pemberdayaan Perempuan  dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat di Kantor BPPKB, Rabu (4/4) siang.

 

Netty yang juga Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan Anak (P2TP2A) Jabar menyatakan pengarusutamaan gender harus memperhatikan beberapa aspek: ideologis, sosio-kultural, politik. "Ketika kita membahas gender kita harus menguasai siapa yang diajak berbicara mengenai gender, untuk bisa menyampaikan substansinya,” ujarnya.  Netty menandaskan kehadiran atau keterwakilan perempuan di ruang legislatif sebanyak 25% seharusnya mampu mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan kaum perempuan, atau dengan kata lain melahirkan kebijakan yang sensitif gender.

 

Lebih lanjut Netty mengungkapkan adanya kesalahpahaman atas istilah gender di tengah masyarakat. Menurutnya keliru kalau pengarusutamaan gender (PUG) ini seolah-olah mengutamakan perempuan saja. Apalagi PUG ini menjadikan perempuan subjek pembangunan artinya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khas perempuan dalam pembangunan. Dengan kata lain harus ada upaya sistematis dan akseleratif sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban dan target MDGs. Target MDGs ini mengikat dan membuat kita bertanggung jawab di 2015 untuk bisa mepresentasikan capaian-capaian MDGs,” tuturnya.

 

Netty mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan hal-hal sehubungan dengan PUG ini. Sejumlah langkah strategis telah disusun dan dilaksanakan. Sejumlah tahapan itu antara lain; komitmen, kebijakan, kelembagaan, ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) dan anggaran, data,  analisis gender, dan partisipasi masyarakat. Ke depan diharapkan keterwakilan perempuan di berbagai level pembuat kebijakan adalah sebagai upaya mempertegas dan memperjuangkan hal-hal yang sensitif gender. Acara yang digelar dua hari itu dihadiri sejumlah elemen dan organsiasi masyarakat, seperti; BKOW, PSW, PEKKA, SPN, SPSI, KASBI, PKK, Dekranasda, dan lain-lain.