BANDUNG – Pengusaha angkutan umum menolak rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM sebagai opsi lain dari pembatasan pembelian BBM. Jika harga BBM naik setidaknya tarif angkutan umum dapat naik hingga 35 %.

 

Sekretaris Jendral DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Andriansyah mengatakan selama ini pihaknya berusaha untuk tidak menaikan tarif angkutan. Sebab, pihaknya mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat.

 

"Kalau pemerintah menaikan harga BBM sekitar 30%, maka kami memprediksi tarif angkutan akan naik sebesar 35%," ujarnya kepada wartawan di Bandung.

 

Dia menjelaskan penyesuaian tarif seharusnya dilakukan sejak 2009 sebesar 18,36%. Namun, jika pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM maka pihaknya terpaksa menaikan tarif.

 

"Kenaikan harga BBM akan menambah beban cost sebesar 15%. Jika ditambah dengan kesesuaian tarif sebesar 18,36%, maka kami terpaksa menaikan tarif sebesar 35%," paparnya.

 

BBM, tuturnya, memiliki kontribusi terhadap biaya operasional sebesar 40%. Selain itu, kenaikan BBM juga mempunyai 'multiple effect' termasuk naiknya harga suku cadang kendaraan. Berdasarkan penelitian organda, biaya transportasi masyarakat mencapai 40%. Padahal, semestinya biaya itu hanya 10% saja.

 

"Biaya trasportasi di kita sangat besar karena masyarakat lebih memilih memiliki kendaraan pribadi dibandingkan naik angkutan umum. Padahal, kemampuan masyarakat punya kendaraan pribadi tidak sebanding dengan pendapatan," ungkapnya.

 

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada angkutan umum. Dia pun berharap kenaikan harga BBM tidak berlaku bagi angkutan umum.

 

"Semoga kenaikan harga BBM tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum. Sebab, masih ada 60% masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sedangkan 40% mempunyai motor serta 5% mempunyai mobil," ucapnya.