SUMEDANG – Anggota DPR RI dari Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan, selama ini para pemangku kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum sinergis dalam mengelola UMKM di Indonesia. Padahal menurut Ade, Kementriannya sudah ada, belum lagi di masing-masing BUMN ada dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk UMKM.

 

“Masalahnya adalah belum ada yang mensinergikan pengelolaan UMKM selama ini. Oleh karena itu, di partai kami memandang perlu adanya Presidential Commission, yang diketuai langsung oleh Presiden, untuk melakukan pengelolaan khusus UMKM” ujarnya.

 

Ade menegaskan hal itu di sela-sela pembukaan pelatihan terhadap lebih dari 120 pelaku UMKM di wilayah Priangan Timur yang dilakukan Partai Golkar, di Jatinangor Selasa (17/1). Menurut Ade Komarudin, Presidential Commission itu tugasnya untuk mensinergikan segala bentuk bantuan dana, pelatihan, dan pembinaan UMKM, yang selama ini dilakukan secara sporadis.

 

“Selama ini kan pembinaan UMKM dilakukan secara sektoral dan sporadis, baik oleh kementerian, BUMN dan sektor swasta. Nah dengan adanya Presidential Commission, hal itu akan disinergikan sehingga menjadi lebih efektif” katanya.