07 Juni 2011 09:45:41
Menurut Gubernur banyak program pembangunan membutuhkan peran aktif masyarakat. Karena tanpa keterlibatan masyarakat maka tujuan dan target pembangunan akan sulit diwujudkan
Tidak bisa dan sudah bukan jamannya lagi, bahwa pemerintah akan merasa paling mampu dalam menyelesaikan masalah rehabilitasi lahan kritis ini. Paradigma harus digeser ke pengelolaan kolaborasi ( kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas masyarakat lokal, lembaga pengguna sumberdaya dan kelompok lainnya yang memiliki kepentingan, untuk melakukan negosiasi dalam kerangka kerja dengan pikulan tanggung jawab terhadap terciptanya sumberdaya alam yang baik ). Bahwa sekarang sudah merasa dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan itu sudah selalu bersama masyarakat, ada benarnya, karena namanya sudah "merasa", maka
Setiap hari para perajin mendong di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menghasilkan tak kurang dari tiga ton limbah mendong. Limbah itu cukup dibakar. Tak ada nilainya sama sekali. Namun, di tangan Fakultas Teknik Univ. Langlabuana (FT Unla) Jln. Karapitan, Kota Bandung, limbah mendong menjadi barang mahal berupa kertas seni (fancy paper). â€Idenya bermula dari kuliah kerja mahasiswa (KKM) tahun 2006 lalu di Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya . Para mahasiswa melihat begitu banyak limbah mendong yang dibuang percuma bahkan dibakar,†kata Ketua Tim Limbah
Bogor, Kompas - Sekitar 24 persen atau 42 dari 157 perkebunan besar yang ada di Jawa Barat telantar. Seluruh perkebunan yang telantar itu dikelola swasta. Mesin-mesin yang ada di perkebunan itu sudah tua. Berbagai alasan menjadi penyebab telantarnya perkebunan-perkebunan itu. Kepala Dinas Perkebunan Jabar H Herdiwan di Bogor, Kamis (10/5), mengatakan, telantarnya perkebunan itu akibat izin hak guna usaha (HGU) diagunkan ke bank, tetapi dananya tidak digunakan untuk membangun kebun.
Di era otonomi daerah ini keberadaan pengelolaan perkebunan semakin tidak dilirik terutama di daerah Kabupaten/Kota, sementara ini seluruh kegiatan bidang perkebunan di Kabupaten/Kota sebagian besar masih mengharapkan bantuan dari tingkat provinsi, sehingga menyalahi kebijakan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pergub No. 44 Tahun 2006 tentang Juknis Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah di Provimnsi Jawa Barat Tahun 2007. Bersamaan dengan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan secara optimal, SDM yang tersedia dan yang ditempatkan di bidang