Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

RKPD

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    RKPD

    • Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, yang dapat dicapai melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

      Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun yang sama.

      Pembangunan Jawa Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 yang dijabarkan secara rinci kedalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, dimana kedudukan RKPD Tahun 2017 berada pada tahapan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Pada tahapan tersebut pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya: (1) jumlah penduduk yang terus bertambah; (2) tingkat pendidikan yang relatif masih rendah; (3) pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai alih kelola pendidikan jenjang menengah; (4) pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat; (5) tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat; (6) dinamika ekonomi global termasuk diberlakukakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak akhir Tahun 2015 yang menaikkan tingkat persaingan, baik tenaga kerja maupun produksi dalam negeri; (7) masih tingginya degradasi lingkungan; (8) meningkatnya kebutuhan pangan, baik di lingkup Provinsi Jawa Barat maupun Nasional; (9) peningkatan komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan (10) konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Seluruh tantangan tersebut harus ditangani dengan baik untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat dalam tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan.

      Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar ini maka RKPD Tahun 2017 disusun dengan menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebagai salah satu rujukan.

      Untuk lebih lengkap silahkan download file dibawah ini:

      RKPD 2017.zip

    • Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2016 sangat menjaga konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005?2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015?2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016.

      RPJMN tersebut salah satunya memuat Kebijakan Umum Pembangunan Nasional berupa (a) Visi Misi Pembangunan, (b) sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita), dan (c) Sasaran Pokok Pembangunan Nasional, yaitu : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. RPJMN Tahun 2015-2019 memiliki Sembilan Agenda Prioritas dimana kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yang terdiri dari : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

      Sementara itu, berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018, posisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap pengembangan untuk Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai Upaya Menyiapkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dalam Berbagai Bidang. Hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

      RKPD Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2016. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), dilakukan dengan prinsip?prinsip sebagai berikut :
      a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
      b) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
      c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing?masing;
      d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
      e) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
      f) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
      g) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

      Untuk lebih lengkap silahkan download file dibawah ini:

      RKPD 2016.zip

    • Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat.Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan. Berdasarkan Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

      RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2015 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2015.

      RKPD Tahun 2015 diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target Millenium Development Goals(MDGs). Tantangan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 44.548.431 jiwa pada Tahun 2012, adapun untuk Tahun 2013 proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 45.284.209 jiwa, dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,65% (sumber : BPS Provinsi Jawa Barat; Januari 2014). Dengan demikian, jumlah total penduduk Jawa Barat adalah sebesar 19% dari proyeksi total penduduk Indonesia yang berjumlah 242.013.800 jiwa (sumber : datastatistik-indonesia.com; Januari 2014). Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan.

      Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2015 menekankan pada peningkatan kualitas sarana prasarana dan pendidik serta pemerataan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses untuk pertumbuhan ekonomi daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2015.

      Untuk lebih lengkap silahkan download file dibawah ini:

      PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 35 TAHUN 2014.pdf

      RKPD 2015.pdf

    • Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan RPJP Daerah serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2010 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2008-2013 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2009. Penyusunan RKPD Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya. Untuk lebih lengkap silahkan klik disini:

    • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, dan sekaligus merupakan penjabaran dan skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang senergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten?kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

      RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2011 merupakan tahun perencanaan kesehatan, dimana pada tahun ini telah dialokasikan anggaran kesehatan sebesar 10% sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

      Selanjutnya, RKPD Tahun 2011 memuat juga rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta perkiraan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dalam merespon upaya peningkatan pertuumbuhan ekonomi beserta aspek pemerataanya, penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, meningkatkan daya saing ekspor, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

      RKPD Tahun 2011  memuat juga arah kebijakan keuangan daerah, dimana peningkatan pendapatan di upayakan dari peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana pembangunan, dengan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011-2012 bisa di download file di bawah ini :

      1. Cover

      2. Daftar Isi

      3. Bab I

      4. Bab II

      5. Bab III

      6. Bab IV

      7. Bab V

      8. Bab VI

      Untuk Keseluruhan silahkan download file dibawah ini

      RKPD 2011.zip

    • Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012


      Untuk lebih lengkap silahkan download dile dibawah ini

      RKPD_2012.pdf
       

    Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan. Berdasarkan perencanaan jangka panjang daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 berada pada tahapan untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih  fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,  baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh  dengan mendorong partisipasi  masyarakat. Selain daripada itu RKPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun yang sama.

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam   RPJMN Tahun 2010?2014 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005?2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan  ekonomi (pro growth),  penciptaan  lapangan  kerja  (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian  target?target Millenium Development Goals (MDGs). Tantangan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar  44.257.000 pada Tahun 2011, adapun untuk Tahun 2012 jumlah penduduk Jawa Barat sebesar  44.548.431 jiwa, total penduduk Jawa Barat sebesar 18,24% dari total penduduk Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66%. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan.

    Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2014 menekankan pada peningkatan kualitas sarana prasarana dan pendidik serta pemerataan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses untuk pertumbuhan ekonomi daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana  serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2014. 

    Untuk lebih lengkap silahkan download dile dibawah ini

    RKPD_2014.pdf