Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

LKIP TAHUN 2016

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    LKIP TAHUN 2016

    Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukurn Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

    Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2016.

    Untuk lebih lengkap bisa di download pada file dibawah ini : 

    LKIP PROVINSI JAWA BARAT 2016.pdf