Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

     

    Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

    Alamat
    JL. A. Yani No. 21 Tlp. (0262) 233432-233847 Fax. 232306

    Website
    http://bakorpembang-wilprg.jabarprov.go.id

     
     

    Nama Lengkap
    Ir.H KOESMAYADIE TATANG PADMADINATA

    Pendidikan
    - SDN VIII MAJALENGKA Tahun Lulus 1970
    - SMP N MAJALENGKA Tahun Lulus 1973
    - SMA N XI BANDUNG Tahun Lulus 1976
    - SARJANA PETERNAKAN IPB BOGOR Tahun Lulus 1981

    Karier
    - KEPALA SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 1984-01-01 s/d 1988-01-01
    - KEPALA SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 1988-01-01 s/d 1993-01-01
    - KEPALA SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 1993-01-01 s/d 1996-01-01
    - KEPALA SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 1996-01-01 s/d 1997-01-01
    - KEPALA SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 1997-01-01 s/d 2001-01-01
    - KEPALA SUB DINAS PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 2001-01-01 s/d 2002-01-01
    - KEPALA SUBDINAS PENGEMBANGAN PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 2002-01-01 s/d 2005-01-01
    - KEPALA SUBDINAS BINA PROGRAM PADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 2005-01-01 s/d 2008-01-01
    - KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 2008-01-01 s/d 2010-01-01

    Penghargaan
    - SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN - PRESIDEN Tahun 2005
    - PIAGAM PENGHARGAAN GUBERNUR XX TAHUN Tahun 2009

    Selayang Pandang

    Wilayah Administrasi Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Bara

    Kabupaten Bandung

    Kabupaten bandung Barat

    Kabupaten Garut

    Kabupaten Sumedang

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Ciamis

    Kota Bandung

    Kota Cimahi

    Kota Tasikmalaya

    Kota Banjar 

     

     

    Geografi

    Wilayah BKPP W-IV meliputi 6 (enam) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan luas 11.807,76 KM2 dengan rincian seperti pada tabel sebagai berikut:

    Kabupaten /Kota

    Luas Wilayah (KM 2)

    Kabupaten Bandung

    2.284,61

    Kabupaten Bandung Barat

    1.305,77

    Kabupaten Sumedang

    1.062,88

    Kabupaten Garut

    2.179,51

    Kabupaten Tasikmalaya

    2.301,78

    Kabupaten Ciamis

    2.262,97

    Kota Bandung

    167,91

    Kota Cimahi

    40,23

    Kota Tasikmalaya

    177,79

    Kota Banjar

    114,31

    J U M L A H

    11.807,76

    Letak Wilayah

     

     

    Panjang Pantai

    Batas Wilayah

    Sebelah Utara

    Sebelah Selatan

    Sebelah Barat

     

    Sebelah Timur

    :

     

     

    :

     : 

    :

    :

    :

     

    :

     

    107'55'15 - 108'7"30" BT dan 6o41-7o49â€Â LS

    190 Km (Garut 50 Km, Tasikmalaya 49 Km,    Ciamis 91 Km)

    -

    Berbatasan dengan BKPP Wilayah III (Kabupaten Indramayu) dan BKPP Wilayah II (Kabupaten Subang).

    Berbatasan dengan Samudra Hindia.

    Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta (BKPP Wil.II) dan Kabupaten Cianjur (BKPP Wil I)

    Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

    Topografi & Tata Guna Lahan

    Sedangkan secara geografis BKPP W-IV sebagian besar merupakan daerah pegunungan, perbukitan dan pantai di sebelah Selatan dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

    Kondisi geografi yang strategis secara umum merupakan keuntungan bagi wilayah BKPP W-IV dari segi : Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Industri,  Pariwisata dan Jasa serta Pendidikan, juga dijuluki sebagai paru-parunya Jawa Barat

    Ketinggian

    Jenis Tanah

               

    Curah Hujan            

    Jumlah Hari Hujan

    Tata Guna Lahan

    Sawah

    Lahan Kering

    Kolam, Empang, Tambak, RawaTegalan,Kebun Campuran.

    Permukiman 

    Perkebunan

    Hutan Negara           

    Hutan Rakyat

    Lain-Lain

    :

    :

     

    :

    :

     

    :

    :

     

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    Antara 20 m – 2.2429 m dpl

    Aluvial, Andosol, Regosol, Podsolik Merah Kuning, dll

    -

    -

     

    252,874,00 Ha          

    1,085,404,00 Ha

     

    600,949.00 Ha          

    11,144,781,00 Ha

    109,361,00 Ha

    2,350,25 Ha

    8,350,4 Ha

    364,40 Ha

     
    Rencana Kerja

    Untuk lebih memfokuskan Strategi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Metoda yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat).

    Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat kelompok strategi), yaitu :

    1.  Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan  peluang;

    a.     Tingkatkan Pelaksanaan SOPD;

    b.    Tingkatkan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Simplikasi KISS) antar bidang;

    c.Tingkatkan keterlibatan stakeholders dalamperumusan kebijakan dan teknis;

    d.     Mengoptimalkan peran pejabat struktural dan semua pegawai   untuk memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM;

    e.   Tingkatkan kondisi kerjasama dengan Organisasi   Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Wilayah IV;

    f.        Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal intensif;

    g.   Tingkatkan kualitas kinerja  para pegawai;                                              

    h.     Tingkatkan kemampuan SDM melalui diklat fungsional danteknis substansial, seminar, lokakarya, dsb;

    i.        Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan keagamaan;

    j.       Tingkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah  OPD), serta instansi Pusatmaupun Daerah;

    k.     Tingkatkan pemanfaatan teknologi informasi dansarana lainnya  untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

    2.     Strategi menggunakan Kekuatan untuk Mencegah dan Mengatasi Ancaman;

    a.      Lakukan pengkajian tentang TUPOKSI ;

    b.  Tingkatkan koordinasi/dialog/negosiasi/kerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Kabupaten/Kota dan Stakeholders ;

    c.  Mantapkan pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas hasil kerja;

    d.   Tingkatkan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah.

    3.      Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;

    a.Tingkatkan keterlibatan stakeholders dalam pemecahan masalah pembangunan ;

    b  Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan fungsional dan substansif, seminar, lokakarya, dsb ;

    c.      Kembangkan need assessment dalam rekruitmen pegawai ; 

    d.    Budayakan sistem reward-punishment;

    e.      Tingkatkan efektivitas sistem pengendalian dan evaluasi;

    f.      Tingkatkan pemanfaatan sisteminformasi untuk mendukung       pelaksanaan program kegiatan ;

    g.      Manfaatkan keberadaan institusi pusat yang ada di wilayah untuk bersama-sama turut mendukung program pembangunan daerah;

    4.     Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi
         Ancaman;

    a.    Optimalkan partisipasi stakeholders dalam reposisi perencanaan tingkat provinsi;

    b.      Apresiasikan produk perencanaan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta dunia usaha;

    c.     Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan  fungsional dan substansif, seminar, lokakarya, dsb;

    d.     Kembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai.

    Setelah dilakukan analisa sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu strategis Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, adalah sebagai berikut  :

    1.  Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan antar level Pemerintahan, yaitu Provinsi dengan Kabupaten dan Kota di Wilayah IV.

    2.   Koordinasi antar Pemerintahan dengan Multi Stakeholder.

    3.   Optimalisasi dan penguatan peran Badan Koordinasi                     Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV.

    Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau disebut juga Renstra Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah,adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.       

    Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah merupakan pedoman dan arah bagi seluruh komponen Badan KoordinasiPemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, oleh karena itu segenap kemampuan dan loyalitas segenap komponen Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV harus dicurahkan dan ditingkatkan didalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam Renstra ini.

    Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya bersinergis, integralistik, holistik dengan pelaku pembangunan lainnya serta didukung dengan suatu sikap dan tindak yangs eiring di dalam merealisasikan program dan kegiatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik.

    Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Tahun 2008 – 2013, sangattergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pelaku pembangunan di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2008 – 2013.

     
    Visi Misi

    Visi :
    " Tercapainya Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Yang Bersinergi di Wilayah IV ".

    Misi :
    1. Meningkatkan Koordinasi, Keterpaduan dan Hubungan Kerjasama di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ;
    2. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Aparatur.

     
    Sejarah

    Berlokasi di Jl. Ciledug No.120 Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota. Bangunan Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Garut, dibangun pada masa colonial belanda Tahun 1910. Semula bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal puanguasa perkebunan the Dayeuhmanggung (Masyarakat memanggilnya Tuan Baron).

    Setelah Kemerdekaan RI, Bangunan tersebut dipergunakan menjadi Kantor Pembantu Bupati Wilayah I Garut Kota (Kantor Kewedanaan). Pada Tahun 1965 ditempati kantor inspektorat Pembantu Gubernur Wilayah Priangan Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131 tahun 1978 tentang Pedoman, Susunan Organisasi dan Tata Kerja kantor pembantu gubernur, dan keputusan gubernur No 794/OK-100-HUK/SK/79, Tgl.18 Juli 1979 maka dibentuklah kantor pembantu gubernur Wilayah V priangan yang berlokasi di jalan Ciledug Garut yang kemudian di rubah berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat maka dirubah menjadi Badan Koordinasi Wilayah Priangan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 21 Garut yang kemudian berdasarkan PERDA No 22 Tahun 2008 diganti menjadi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV hingga sampai saaat ini.

     
    Tugas Pokok

    Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan di wilayah kerjanya berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

     
    Fungsi

    1. Penyelenggaraan  dan penetapan kebijakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah IV ;
    2. Pemberian dukungan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah IV ;
    3. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

     
    Program Kerja

    I.    Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
        Kegiatan Pra Musrenbang Perencanaan Pembangunan Wilayah IV
    II.    Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
        Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke Kab./Kota di Wilayah IV
    III.    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
        Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
    IV.    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
        Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
    V.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
        Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor (APK)
        Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Bakorpembang Wilayah IV (Tahap 2)
        Kegiatan  Penyediaan Bidding Room LPSE
    VI.    Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
        Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
    VII.    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
        Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKPPW-IV
    VIII.    Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat
        
    Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan Bagi Korban Bencana Alam
    IX.    Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
      
     Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Kab./Kota se Wilayah IV