Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahun 2012

  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahun 2012

    2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

    • PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
      NOMOR 23 TAHUN 2011
      TENTANG
      ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
      TAHUN ANGGARAN 2012

      Perda Nomor 23 Tahun 2011 silahkan download file dibawah ini:

      PERDA_APBD_TA_2012.pdf

      Lampiran

      Lampiran_I_Perda_2012.pdf

       

    • Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

      BANDUNG- BPK RI menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Barat (Jabar). Penyerahan LKPD, berlangsung Senin, 27 Mei 2013 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jabar. Acara yang dilaksanakan di Gedung DPRD tersebut dikuti seluruh pimpinan dan anggota DPRD dan Gubernur Jawa Barat beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

      Menurut Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI , Slamet Kurniawan, BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jabar Tahun 2012 Wajar Tanpa Pengecualian.

      Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jabar bukan berarti penyajian laporan keuangan Pemprov Jabar telah benar dan bebas dari permasalahan. Opini WTP menggambarkan penyajian laporan keuangan Pemprov Jabar, berdasarkan sampel yang diambil pada saat pemeriksaan, bebas dari salah saji yang sifatnya material.
       

      Oleh karenanya patut diapresiasi terhadap penerapan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dalam rangka penatausahaan aset daerah. Menurutnya, Atisisbada terbukti dapat menjamin kecermatan, keakuratan dan kebenaran penyajian sistem penatausahaan aset daerah.

      Penerapan ATISISBADA merupakan jawaban atas kesepakatan pengembangan akses data secara elektronik atau e-audit yang telah ditandatangani antara BPK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat pada 12 Mei tahun lalu.

      E-audit dan BPK Sinergi merupakan salah satu metode yang sedang dikembangkan oleh BPK untuk optimalisasi pemeriksaan keuangan Negara/daerah. Dalam sinergi data tersebut, BPK akan menjalin kerja selama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auditee sehingga BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sampai dengan saat ini, 27 Mei 2013, dari 27 entitas yang ada di Jawa Barat, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatangan Petunjuk Teknis dengan 12 entitas, dan telah melakukan pemasangan Agen Konsolidator pada 26 entitas.

      Slamet,dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi keberhasilan dan upaya Pemprov Jabar dalam menyelesaikan permasalahan. BPK masih menjumpai beberapa permasalahan terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai kondisi yang layak dilaporkan, diantaranya: pertaama, Belanja Pegawai dianggarkan pada Belanja Barang/Jasa sebesar Rp18,37 miliar dan sebaliknya Belanja Barang/Jasa dianggarkan pada Belanja Pegawai sebesar Rp54.22 miliar.

      Kedua, Hibah aset pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota minimal sebesar Rp114,03 miliar belum disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima. Ketiga, Hibah dana BOS dari Pusat kepada sekolah-sekolah yang menolak BOS belum dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi minimal sebesar Rp1,43 miliar serta keempat penyaluran hibah BOS APBD Provinsi Semester I Tahun 2012 tidak tepat waktu Sebesar Rp164,62 miliar. (nur)