Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Aher: Pemberantasan Praktik Monopoli Harus Sejahterakan Petani

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9887.jpg

    BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan pemberantasan monopoli dan oligopoli seharusnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat umum, khususnya petani. Untuk mencapainya, kalangan petani perlu difasilitasi agar mampu mengisi pasar, termasuk pangsa ekspor, ketika praktik monopoli-oligopoli diberantas.

    Gubernur Jabar menegaskan hal itu ketika menyampaikan sambutannya pada penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan pemprov Jabar. Naskah kesepahaman diteken Aher bersama Ketua KPPU M. Nawir Messi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 13 Oktober 2014.

    Hadir menyaksikan penandatanganan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dan jajaran, serta pejabat teknis KPPU.

    Memaparkan pandangannya, Aher mengatakan penghapusan praktik monopoli-oligopoli perdagangan produk pertanian dan turunannya, tidak otomatis mengangkat kesejahteraan petani. 

    "Jawa Barat sudah mengekspor mangga, manggis, ubi Cilembu, kopi dan lain-lain. Kalau pelaku ekspor itu-itu saja dan petani cuma jadi penonton, tentu kita sayangkan. Jadinya, kesejahteraan petani tidak berkembang," Aher menegaskan.

    Ditambahkan, pemerintah daerah senantiasa berupaya memfasilitasi petani mampu mengisi pasar ekspor. Pihak swasta dan lembaga lain juga diharap membantu upaya ini. 

    Aher juga menyinggung pendekatan legal formal KPPU dalam memberantas praktik monopoli-oligopoli. Hal ini memungkinkan pelaku usaha tampak sejumlah pihak atau tidak dimonopoli, namun boleh jadi orangnya sama. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri KPPU, khususnya dalam kerangka mendorong masyarakat biasa, khususnya petani, turut menjadi pelaku usaha.

    Gubernur Ahmad Heryawan mengutarakan upaya mengikis habis praktik monopoli-oligopoli wujud kecintaan siapapun kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). "Jangan mengaku cinta NKRI bila melakukan monopoli," tegasnya.

    Sementara itu, Ketua KPPU M. Nawir Messi pada kesempatan yang sama menyatakan larangan praktik monopoli dan upaya membangun iklim persaingan usaha yang sehat, dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus