Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov. Jabar Telah Berupaya Dalam pemberantasan Korupsi

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_6802.jpg

    BANDUNG-Dua potret yang disimpulkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu, bahwa korupsi masih terus terjadi, dan upaya pencegahan dan pemberantasannya juga terus dilakukan.

    Hal demikian dikemukakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada Senin (17/12) saat membacakan sambutannya pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Gd. Sate Bandung.

    Dua simpul potret tersebut Gubernur kemukakan dengan mengutip pidato Presiden SBY pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia beberapa waktu lalu. Selanjutnya menurut Gubernur, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam rangka mendukung negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal demikian tertuang dalam Pergub No. 76 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi daerah  Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun ruang lingkupnya, yaitu : pertama, perbaikan kualitas pelayanan publik dengan membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; kedua, telah dibentuk peraturan daerah (Perda) Nomor 11 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

    Ketiga, Mewujudkan transparansi dalam pengelolaan barang dan jasa dengan menerapkan e-procurement melalui unit layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE), dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Keempat, dalam rangka menyelamatkan barang milik daerah dibentuk Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (Atisisbada) berbasis web.

    Selain itu, lanjut Gubernur, telah ditetapkan empat unit kerja di lingkungan Pemprov. Jabar yang dijadikan model wilayah yang bebas korupsi, yaitu Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Unit Pelayanan Pajak pada Dinas Pendapatan Prov. Jabar melalui Keputusan Gubernur No. 061/Kep.1362-Org/2010.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai wadah dalam rangka memantau adanya suap atau penerimaan berupa hadiah dan sejenisnya, ujar Gubernur.

    Kegiatan yang akan dan telah dilakukan itu menjadi sebuah upaya dalam mencegah dan memberantas korupsi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik serta menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, demikian Gubernur.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus