Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    UU Tentang Pengelolaan Zakat Siap Rampung Tahun 2011

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/dprri-uuzakat.jpg

    BANDUNG- DPR RI, dalam rangka fungsi legislasi kini tengah mempersiapkan lahirnya UU baru tentang Pengelolaan Zakat. Rencananya RUU tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat rampung menjadi UU pada tahun 2011, ungkap Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding dalam keterangannya kepada wartawan di sela-sela kunker ke Gedung Sate (11/10).

    Abdul Kadir lebih lanjut memaparkan RUU tentang Pengelolaan Zakat dalam pembahasannya mendekati finalisasi. Dalam proses pembahasan tersebut, telah dilakukan uji publik di beberapa Provinsi dengan potensi zakatnya sangat besar. Proses uji publik, dilakukan di tiga Provinsi yaitu Jabar, Riau dan Gorontalo.

    Harapannya dengan lahirnya UU baru tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat memperbaiki kondisi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

    Diharapkan melalui kehadiran UU ini masyarakat yang semula masuk dalam kategori miskin secara bertahap bisa berubah menjadi masyarakat yang sejahtera.

    Abdul Kadir, dalam penjelasannya lebih lanjut mengungkapkan dalam UU yang baru tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat akan diatur secara profesional sehingga pengelolaan zakat mulai dari pembinaan sampai pendistribusiannya akan lebih tertata.

    Dalam merealisasikan ketentuan tersebut, khusus untuk pihak yang diberikan amanah sebagai pengelola zakat yang selama ini ada yang berasal dari beberapa ormas atau lembaga harus ada sertifikasi kompetensi dalam mengelola zakat.

    RUU tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi dari UU Nomor 38 Tahun 1999, mempunyai terobosan baru, selain adanya sertifikasi untuk pengelola zakat, juga akan diatur tentang sanksi bagi mereka yang terbukti menyalahgunaan dana zakat. Sanksi yang disiapkan, ujar Abdul Kadir berupa sanksi pidana.

    Sementara itu, Ketua MUI Jabar, Hapidz Usman dalam keterangannya secara terpisah kepada jabarprov.go.id di sela-sela kegiatan kunker Komisi VIII DPR RI mengungkapkan dari RUU tentang pengelolaan zakat yang disampaikan pihak DPR RI dinilai merupakan langkah maju karena melalui kehadiran UU tentang Pengelolaan Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Harapannya, untuk merealisasikan pengelolaan zakat dalam tataran teknis pemerintah setelah diterbitkannya RUU tentang Pengelolaan Zakat menjadi UU, dapat segera menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus