Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda Minta Dokumen Kajian Ekonomi Sektoral Jawab Tantangan Ekonomi Digital

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30591.jpg

    BANDUNG—Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun dokumen kajian perencanaan ekonomi sektoral guna mengantisipasi perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi digital.

    Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memaparkan hal ini saat mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara “Saresehan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Ekonomi Sektoral Jawa Barat 2018,” di Hotel Savoy Homann, Bandung, Selasa (6/11/18).

    Sekda Iwa menuturkan penyusunan dokumen ini penting sebagai langkah antisipasi mengingat belajar dari perekonomian Jawa Barat tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 % namun angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 5,66 %.

    Dari data BPS tersebut pada tahun 2017, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Jawa Barat dengan share mencapai 42,29 %. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran. “Lalu sektor reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,10 %, serta sektor lainnya yang mengalami peningkatan,” kata Sekda.

    Namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 didorong oleh peningkatan di semua sektor kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami penurunan, terutama pada sektor pertambangan dan penggalian. “Ini juga termasuk sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan negatif, masing-masing sebesar -2,02 % dan -11,42 %,” jelasnya.

    Menurutnya, berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa selama ini telah terjadi perubahan struktural (structural transformation) ekonomi  di provinsi Jawa Barat, yaitu bergesernya peranan relatif dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri pengolahan yang selama ini masih memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun regional.

    Pembangunan sektor industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional jangka panjang. Visi pembangunan industri sebagaimana diatur di dalam perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional adalah 'Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh di Dunia Pada Tahun 2025'.

    “Untuk itu, kita harus memiliki kemampuan manufakturing di bidang industri barang modal, information communication technology (ICT), dan peralatan transportasi,” ujarnya.

    Pihaknya berharap penyusunan dokumen kajian perencanaan ekonomi sektoral Jawa Barat ini mampu menjawab tantangan ekonomi digital, yang dianggap mampu memberikan pemerataan ekonomi.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus