Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pelepas Liaran Eks Topeng Monyet di Gunung Tilu

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30440.jpg

    BANDUNG–Bertempat di halaman belakang Gedung Sate, secara simbolis sebanyak 17 monyet ekor panjang yang sebelumnya menjadi hewat pengamen topeng monyet dilepas liarkan. Monyet ekor panjang ini akan dilepaskan di Gunung Tilu Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Secara simbolis, pelepasan dilakukan oleh Asisten Dua Pemprov Jawa Barat Edi Nasution, Jumat (26/10).

    Pelepasan ini dilaksanakan oleh Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan Balai Besar KSDA Jawa Barat dan sejumlah NGO dari luar negeri.

    “Jabar menyediakan penagkaran untuk monyet ekor panjang eks topeng monyet di Cikole Lembang. Disana akan direhabilitasi hingga siap dilepasliarkan di hutan,” ujarnya.

    Untuk diketahui setiap tahun, ribuan ekor primata (bangsa kera dan monyet) ditangkap dari hutan untuk diperjualbelikan, mereka dijadikan obyek eksploitasi yang kejam oleh manusia. Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang masih muda atau anakan ditangkap dari hutan oleh pemburu dan dijual. Adapun yang menjadi faktor utama terjadinya perburuan dan perdagangan adalah untuk dijadikan topeng monyet, peliharaan bahkan konsumsi.

    Keberadaan Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang digunakan sebagai Topeng/Doger Monyet (pengemis yang menggunakan monyet) sudah sangat menjamur di  beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Provinsi Jawa Barat. 

    Kampanye “Indonesia Bebas Topeng Monyet” pertamakali dilakukan di DKI Jakarta pada Tahun 2013, di masa Bapak Ir. Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi D.K.I Jakarta. Dengan dikeluarkannya larangan dan melakukan penertiban kegiatan topeng monyet, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan dikeluarkannya edaran No: 524.31/1504/Rek Tanggal 30 Maret 2015 dengan Kota Bandung sebagai Pilot Projectnya. 

    Penertiban Kegiatan Topeng Monyet di Provinsi Jawa Barat dilakukan karena Pelatihan dan  Penggunaannya jauh dari kaidah kesejahteraan satwa dan untuk mencegah bahaya penyebaran zoonosis, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang–Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Kesehatan Hewan. Kemudian, tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    Hingga saat ini, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah yang sama dengan turut mendukung untuk “Indonesia Bebas Topeng Monyet“, menyusul Provinsi Banten. Besar harapan kami, agar Provinsi – Provinsi lainnya di Indonesia dapat mengambil langkah yang sama.

    Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen KSDAE juga telah mengeluarkan surat edaran No: S.292/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2018 Hal: Penanganan Kegiatan Topeng Monyet Tanggal 4 Mei 2018.  Pelarangan kegiatan topeng monyet ini perlu dilakukan di seluruh Indonesia, selain karena pelatihan yang kejam serta penggunaannya yang jauh dari kaidah kesejahteraan satwa, namun juga untuk mencegah penularan bahaya zoonosis dan konflik.

    Pasca pelarangan topeng monyet di D.K.I Jakarta, aktifitas topeng monyet memang berpindah ke Kota-kota besar lainnya. Hal ini dapat dinilai dari banyaknya laporan yang kami terima melalui hot-line maupun dari media sosial. Sebagian besar laporan yang masuk berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Bali, serta beberapa di Kalimantan dan Kota lainnya di Pulau Sumatera. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus