Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BNN Waspadai Peredaran Narkoba di Wilayah Perairan Jabar

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30266.jpg

    BANDUNG-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat melakukan pengawasan peredaran narkoba khususnya di wilayah perairan Jawa Barat.

    Kepala BNNP Jawa Barat, Sufyan Syarif mengatakan pergerakan sindikat di wilayah laut, seperti Pantura, biasanya akan berhenti di rumah tambak di daerah Cirebon, Karawang, Indramayu. Wilayah Selatan juga cukup rawan, banyak kapal-kapal asing dan berkaitan dengan wisatawan. Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan permasalahan peredaran gelap narkoba, akan mempersempit ruang gerak dari sindikat. 

    "Sinergitas dengan berbagai pihak diupayakan dengan membangun Desa Bersinar yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas dan lainnya," kata Sufyan kepada wartawan di hotel Serela Bandung, Rabu (10/10/2018).

    Wilayah Jawa Barat bukanlah wilayah yang aman, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dan jumlah penduduk usia produktif sekitar 20 juta, maka Jawa Barat merupakan wilayah yang potensial. Perlu kerja keras dari semua jajaran agar tecapai Indonesia Emas..

    Peredaran narkoba di Indonesia juga melibatkan berbagai sindikat, seperti Sindikat Aceh, Medan, Riau, Pontianak. Selain itu sindikat luar negeri yang terlibat adalah Malaysia dan Singapura. Tujuan utama/pasar narkoba utama adalah wilayah Jakarta dengan tumpuan wilayah Jawa Barat, dimana Bekasi juga merupakan wilayah Jawa Barat. 

    "Permasalahan narkoba di Indonesia sangat sensitif bagi pengguna, dimana 60% pengguna adalah coba-coba, 20% situasional/rutin pakai, dan 10% telah menjadi pecandu/addict," jelasnya.

    Kepala BNNP Jawa Barat menjelaskan kaitan permasalahan narkoba antar wilayah dengan interdiksi (wilayah darat, udara dan laut). Wilayah darat berkaitan dengan ruas tol, berkaitan dengan Dinas Perhubungan dan Pengelola tol. Sedangkan, wilayah udara berkaitan dengan AVSEC dan pengelola bandara. Wilayah laut berkaitan dengan pengelola pelabuhan. Selain itu juga melibatkan jajaran Imigrasi, Bea cukai, serta TNI. 

    "Jika pengguna coba-coba harus meringkuk di penjara selama 6 bulan dan harus menunggu putusan sidang, kondisi ini sangat memprihatinkan. Perlu dipikirkan bagaimana di Kemenkumham agar ada pemisahan antara pengguna pemula dan pengedar," unkapnya.

    Ke depan, lanjut Sufyan, akan diberdayakan tim asesmen terpadu, siapa saja yang ada dalam tim asesmen terpadu, dan bagaimana proses mengeluarkan rekomendasi TAT. Sebaiknya dikeluarkan Surat Perintah bersama se-Jawa Barat, agar Tim Asesmen Terpadu dapat berjalan. 

    "Dengan mendorong proses TAT berjalan, semakin banyak pecandu narkoba yang dapat diselamatkan,"pungkasnya (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus