Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Disnakertrans Jabar Dorong Kepesertaan BPJS TK

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28245.jpg

    BANDUNG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya pekerja informal.

    Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan mengatakan, berdasarkan catatan BPJS TK Jabar, jumlah pekerja informal yang sudah menjadi peserta baru mencapai 300 ribu orang. Untuk itu, Disnakertrans Jabar akan terus menyosialisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada kalangan pengusaha maupun pekerja. 

    "Kita dorong semuanya agar memiliki pemahaman akan jaminan sosial ketenagakerjaan. Misalnya program yang berkaitan dengan kecelakaan kerja yang paling banyak diminati sampai jaminan hari tua. Jadi ini yang perlu terus kita sosialisasikan," katanya kepada wartawan di Gedung Sate Bandung, Senin (14/5/2018)

    Ferry mengaku jumlah kepesertaan pekerja informal yang tergabung dalam BPJS TK masih minim. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan termasuk BPJS TK secara masif melakukan sosialisasi di beberapa tempat seperti pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) supaya menjadi anggota BPJS TK. 

    Diharapkan dengan menyosialisasikan program BPJS TK di kalangan pengusaha bisa menularkan kepada para pekerjanya. Disnakertrans Jabar berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan termasuk BPJS TK Jabar secara masif akan terus menyosialisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan pengusaha. 

    "Pekerjanya mungkin 5-10 orang tapi ini menjadi bagian penting bagi kita semua," ujarnya.

    Ferry menjelaskan Disnakertrans Jabar termasuk UPTD dan Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah I dan V sejak tahun 2017 sudah merancang berbagai program yang bisa dikembangkan. Para wasnaker ini bisa mendatangi perusahaan dan bisa menggerakkan perusahaan bahwa kepentingan keanggotaan  BPJS Ketenagakerjaan.

    "Tapi tentu harus ada dorongan dari perusahaan. Nah, ini yang harus kita dorong bukan hanya pemanfataan apa saja yang didapatkan melainkan yang paling penting adalah kewajiban dari pengusaha melalui para pengawasan ketenagakerjaan," jelasnya

    Menurutnya, hasil pengembangan program tersebut sedang diteliti lebih lanjut sehingga belum diketahui secara pasti angka peningkatan jumlah keanggotan pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan khususnya pekerja formal. 

    "Yang paling penting pemahaman dan kewajiban  para pelaku usaha dalam mengikuti progran BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya. (jo)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus