Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    OJK Cabut Ijin BPR di Bekasi

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28007.jpg
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra yang beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D / 17-19 Bekasi, Jawa Barat.

    BEKASI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra yang beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D / 17-19 Bekasi, Jawa Barat. 

    Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEPaSS/DOS/ZO 18 tanggal 4 April 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, terhitung sejak tanggal 4 April 2018. 

    Sebelumnya, sesuai dengan POJK Nomor 19/ POJK.03/ 2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Bina Dian Citra sejak tanggal 04 Januari 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari nol. 

    “Himbauan sudah kita keluarkan sesuai prosedur, tetapi sampai batas yang ditentukan mereka tidak mampu memenuhi kecukupan modal minimum, ketersediaan modal bahkan minus,” ujar Kepala OJK Jabar Sarwono, Rabu (4/4).

    Mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. 

    OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus