Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dengan Tidak adanya BKPRD, Perizinan Lebih Cepat

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27252.jpg

    BANDUNG-Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dadang Masoem mengatakan, izin pertambangan kepada 33 pemohon ini bisa diserahkan dengan cepat setelah dihapusnya BKPRD. "Dengan dihapuskannya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), inilah barangkali hasilnya yang memberikan percepatan dalam memberikan permohonan izin ini," ungkap Dadang.

    Hal demikian dikemukakan Dadang dalam laporannya ke hadapan Gubernur, Rabu (31/1) saat acara peyerahan izin bidang pertambangan kepada 34 pemohon usaha. Secara simbolis, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan kepada lima pemohon di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Sumatera No. 50, Kota Bandung, 

    "Dengan tidak adanya BKPRD yang pada saat itu selalu menunggu waktu kapan ada waktu untuk melaksanakan pleno, sekarang dengan tidak adanya BKPRD, semua permohonan perizinan diberikan langsung ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), setelah itulah teknis selesai maka dikembalikan ke DPMPTSP," tambahnya.

    "Saya mengatakan kepada para pihak bahwa, dengan tidak adanya BKPRD itu bukan berarti fungsinya hilang. Fungsi BKPRD tetap ada, tapi diambil alih dengan tupoksi terkait oleh Dinas BMPR. Dan justru ternyata lebih cepat," kata Aher usai penyerahan izin kepada awak media.

    Percepatan ini juga sesuai dengan Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam surat Nomor: S-33/M.EKON/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada para Gubernur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution meminta para kepala daerah agar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah tanggal 23 Januari 2018, yang membahas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, salah satunya ialah penyelesaian hambatan dalam penyelesaian perizinan berusaha dengan melakukan reformasi regulasi.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus