Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Umumnya Bandara Menggunakan Perangkat Navigasi Impor

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26895.jpg

    BANDUNG–Secara nasional terdapat 295 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi 13 bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I, 14 bandara di bawah PT Angkasa Pura II, dua bandara di bawah pengelolaan TNI, 239 bandara di bawah Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan 27 bandara di bawah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah.
     
    Dari total 295 yang ada, sekitar 255 bandara non-radar di antaranya berpotensi membutuhkan perangkat Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) untuk Mini ATC dan Surface Movement Monitoring, serta penambahan Ground Station di lokasi lain. Namun, keseluruhan peralatan ADS-B yang terpasang masih merupakan produk negara lain.
     
    “Keterlibatan industri lokal dalam sistem navigasi ruang udara masih sangat minim, dengan komposisi penyedia teknologi ADS-B untuk wilayah ruang udara di Indonesia saat ini dipegang oleh produk asing,” ujar Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara, Jumat (12/1).
     
    Sehingga BUMN yang berkantor di Kota Bandung ini menawarkan kepada pengelola bandara untuk menggunakan peralatan produksi lokal, khususnya dari PT INTI.
     
    Komitmen produksi masal ADS-B inipun terkait pertimbangan bisnis yang menunjukkan tren positif industri penerbangan dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 5,5 persen dalam 10 tahun terakhir yang dirilis The International Air Transport Association (IATA).
     
    Dari proyeksi itu maka prospek bisnis yang akan didapat dari produksi masal ADS-B ini sangat besar, terutama dalam menggarap agenda National Aviation Security System Integration (NASSI) 2014-2024.
     
    PT Inti pun menandatangani kerjasama pemasangan ADS-B di Papua yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara dan Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto Rahardjo.
     
    Kerja sama yang mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian BUMN itu mencakup sejumlah hal. Di antaranya, sinergi yang meliputi peningkatan pelayanan navigasi penerbangan dalam bidang teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi serta pemenuhan kebutuhan peralatan navigasi penerbangan. jo

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus