Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda Dorong PD Tertib Arsip

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25850.jpg

    KAB.BANDUNG-Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kabupaten Bandung Ir. H.Sofian Nataprawira,MP mendorong seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) untuk tertib dalam mengelola arsip. Dia mengatakan, keberadaan arsip sangat penting. Selain untuk mewariskan informasi, arsip juga untuk merekam keputusan, tindakan dan memori.

    “Saya dorong kepada seluruh Perangkat Daerah agar lebih tertib dalam pengelolaan arsip Negara. Karena nantinya akan berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan. Arsip memiliki peran strategis untuk transparansi,akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan Negara,” ucap Sofian usai acara Sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Soreang, Selasa (13/11) yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Bandung.

    Sekda mengakui, saat ini pengelolaan arsip belum maksimal di setiap PD, namun dia berharap, melalui sosialisasi tersebut, akan tumbuh kesadaran semua pihak untuk lebih peduli dan tertib dalam pengelolaan arsip yang berada di masing masing instansi.

    “Biasanya arsip itu dianggap penting apabila sedang ada yang dicari. Maka saya harap ini menjadi perhatian, bahwa semua dokumentasi adalah penting. Selain menyimpan sejarah dan informasi di masa depan, arsip juga menjadi bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah,” imbuhnya.

    Saat ini lanjut Sekda,  pengelolaan kearsipan masih belum terpadu, sistematik dan komprehensif. Maka kata Dia, dibutuhkan tenaga yang handal dan berkompeten dalam bidang tersebut. “Setidaknya setiap PD memiliki satu orang arsiparis, untuk terciptanya pengelolaan dokumentasi yang baik” pungkas Dia.

    Sementara, menurut Sekretaris Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Sumrahyadi,M.Ms, pengelolaan arsip belum terlaksana dengan baik. Dari 34 provinsi  di Indonesia, hanya 2 yang sudah baik, dan dari 34 kementrian dan lembaga juga baru 2.

    “Sedangkan dari 312 Kabupaten/ Kota di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan arsip yang baik baru dilakukan oleh 8  Kabupaten, tapi tidak termasuk Kabupaten Bandung. Meski begitu, saya apresiasi niat baik jajaran Pemkab Bandung ini untuk segera membenahi program pengelolaan arsip di tiap dinasnya,” terang Sumrahyadi.

    Pentingnya arsip lanjut Dia, pada awalnya dirasakan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap kinerja beberapa petinggi Negara. Keberadaan arsip juga dijadikan bukti otentik dalam penyelidikan tambahnya. “Jadi bisa disimpulkan bahwa arsip akan sangat membantu terlaksananya tugas-tugas pemerintahan. Tentu saja untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” tegasnya.

    Sumrahyadi menilai, untuk membangun kesadaran tertib arsip tersebut dibutuhkan gerakan masiv.  Ke depan tambahnya, gerakan masal itu harus dikuatkan ke tindakan tertib kebijakan pula.

    “Tertib mengelola arsip itu harus mencangkup tertib kebijakan, Sumber Daya Manusianya (SDM kearsipan), tertib sarana dan prasarana, pengelolaannya juga tertib kelembagaannya,” ungkap Dia.

    Mengenai program kearsipan, Dia menandaskan bahwa ppemerintah juga sudah mengintgrasikan arsip elektronik (e-arsip) dengan e-government atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Direktur Akreditasi Arsip Nasional RI Rudi Anton, SH,MH, Kepala Bidang Arsip Statis Dispusipda Provinsi Jawa Barat Dr. Budi Setiadi.,M.Si dan Kepala Dispusip Kabupaten Bandung Tri Heru Setiati,SH, SP1

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus