Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Asep Kusumah : Pelaku Industri Juga bisa Jadi Sumber Solusi

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25465.jpg

    Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2017 memiliki 5 fokus prioritas pembangunan, yakni infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Ketahanan Pangan, Pembangunan Ekonomi dan pengendalian lingkungan.

    Isu mengenai pengendalian  lingkungan merupakan pekerjaan yang terberat, karena membutuhkan perhatian juga keterlibatan semua pihak. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Asep Kusumah saat melalukan penandatangan kesepahaman yang ke tiga kalinya dengan pemilik perusahaan di segementasi Dayeuhkolot, yang dilakukan di tempat Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL)  Kawasan Industri Cisirung Kecamatan Dayeuhkolot, jumat (20/10).

    "Ini progres yg sedang kita lakukan, bagaimana industri mampu  menjadi  bagian  penting  dalam  upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan," ucap Asep Kusumah.

    Menurutnya, pemerintah sudha berupaya berbagai hal untuk mengawal agar para pelaku industri di Kabupaten Bandung bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan.

    "Saya kira Pemerintah Daerah sudah memberikan pengawalan mulai dari dokumen lingkungan, perijinan. Ipalnya, serta SOP. Tinggal bagaimana memastikan pelaku  industri melakukan kewajibanya, dan sosialisasi hari ini adalah salah satu instrumen dalam penegakan  hukum lingkungan," ungkapnya.

    Dalam bentuk  pembinaan  yg berkelanjutan terangnya, DLH sudah melakukan upaya tegas mulai dari sanksi administrasi, penutupan saluran ilegal bahkan upaya hukum.

    "Saya tidak akan berhenti, kecuali ada alasan tahapan penegakan  lingkungannya yang salah," pungkas Asep.

    Menurut keterangannya, pada pertemuan  beberapa waktu lalu dengan Kementrian Maritim dalam pembahasan mengenai sungai Citarum, Pemerintah pusat menetapkan Sungai Citarum sebagai titik strategis untuk dilakukan penanganan secara terpadu.

    "Menko Maritim sudah 2 kali mengundang dan dari pemprov jabar, sekitar 7 kab.kota disepanjang sungai citarum turut hadir. Dalam pertemuan itu,Pemerintah pusat sudah menetapkan citarum sebagai titik strategis untuk dilakukan penanganan  secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah," tandasnya.

    Point yang juga dibahas saat itu lanjut Asep, pada rapat pertama akan dibentuk satgas terpadu yg melibatkan pemerintah pusat, daerah, termasuk institusi penegak hukum, TNI, Polri dan Lembaga Swadaya Masyarakat l.

    "Sedangkan pada rapat  ke 2 banyak  aktivis lingkungan yg diundang, untuk bisa memberi masukan  bagi persiapan  renaksi (rencana aksi), yang selanjutnya dilakukan pendekatan baik teknis, sosiokultural bersamaan dengan fungsi dan penegakan hukum yang akan dilakukan secara masif," tambah Asep didampingi Kepala Bidang.

    Pada kesempatan tersebut, sebanyak 42 perusahaan komitmen untuk pengelolaan lingkungan yang masuk segmentasi Dayehkolot setelah sebelumnya dilakukan juga di segmentasi .Cisangkuy dan Majalaya.

    Sementara menurut Manajer operasional IPAL Terpadu Cisirung Nur Setiawan,  dikawasan industri Dayeuhkolot, volume limbah dari 24 perusahaan  menghasilkan sekitar 12 ribu sampai 12.500 meterkibik limbah per hari dengan angka fluktuatif.

    "Kapasitas tampung 15 ribu meterkibik perhari, kita banyak melakukan pembenahan karena kerusakan akibat banjir, namun masih digunakan dengan sistem  biologi parameter," tukas Nur.

    Program yg dicanangkan oleh pempus mengenai Satgas tadi kata Nur,  lebih fokus dan sinergis termasuk  untuk  wilayah Cisirung.

    "Mudah mudahan dengan  terdengarnya ipal cisirung di pusat, upaya meminimalisir  pencemaran yg dihasilkan perusahaan dapat menjadi Komitmen semua dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan di Kabupaten Bandung," harapnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus