Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penguatan Landasan Hukum, Perwali Tentang Pendidikan Inklusif Segera Dibuat

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25293.jpg

    Penguatan Landasan Hukum, Perwali Tentang Pendidikan Inklusif Segera Dibuat

    Pada kegiatan Sosialisasi Pendidikan Inklusif di Lantai 6 Gedung LIPI, Kota Bogor, Selasa (10/10/2017) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin menargetkan bisa menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Tentang Pendidikan Inklusif. Menurutnya Perwali tersebut penting untuk mengatur sekolah inklusif agar ketika pimpinan sekolah berganti akan tetap menjalankan kewajibannya menerima ABK.

    "Kalau belum ada Perwali khawatir persepsinya menjadi beda lagi," ujarnya.

    Ia mengatakan, dirimya ingin Perwali ini dapat selesai dalam satu atau dua Bulan kedepan. Mengingat Perwali tidak terlalu sulit dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Wali Kota sudah sangat memahami akan kebutuhan ABK.

    "Nanti di Perwali bisa jadi akan ada tulisan ABK perlu mendapatkan perhatian di alat pembelajaran atau alat bantu agar mereka bisa belajar dan bisa dianggarkan untuk itu," ujarnya.

    Sejauh ini, lanjut Fahrudin, anggaran yang ada Rp 300 juta hanya untuk pelatihan guru belum kepada fasilitas untuk ABKnya. Sebab dalam tahapannya dimulai dengan memberikan pemahaman kepada Kepala Sekolah tentang pendidikan untuk semua harus di jalankan bukan hanya teori saja.

    "Dari sisi itu sudah aman terlihat semua sekolah sudah terbuka untuk menerima ABK tinggal urusannya masyarakat yang memilih," terangnya.

    Ia menjelaskan, tahap kedua yang dilakukan setelah akses terbuka yakni meningkatkan mutu layanan melalui kompetisi guru-gurunya. Salah satunya dengan kegiatan sosialisasi ini. Sedangkan tahap ketiga menuju sekolah ramah anak termasuk sekolah ramah ABK.

    "ABK harus mendapatkan tempat yang aman di sekolah kalau misalnya harus pake krusi roda tempat alan kursi rodanya harus ada jangan tangga semua. Nanti masuk ke fisik, kamar mandinya harus ramah ABK juga," imbuhnya.

    Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Pemeritah Kota Bogor akan menambah komitmen anggaran untuk pelatihan guru pembimbing. Saat ini baru Rp 300 juta tetapi setiap tahun coba terus ditambah agar sekolah inklusif ini siap dari segi SDM, dari fasilitas infrastruktur bertahap akan ditambah dan diperbaiki serta terus lakukan sosialisasi untuk menambah kesadaran masyarakat menangani ABK.

    "Iya boleh dibuat Perwali kalau perlu penguatan dalam landasan hukum akan dilakukan. Serta akan berkoordinasikan dengan dewan mengingat komitmen ini memerlukan dukungan dewan untuk menambah anggaran," pungkasnya (fla/indra/adit-SZ)

     

    Tahun Ajaran Baru, Penerimaan Siswa ABK di Sekolah Inklusif Berdasarkan Domisili

    Masih adanya sekolah inklusif yang mempunyai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan jumlah lebih banyak di banding sekolah inklusif lainnya membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor membuat sebuah kebijakan baru. Kebijakan tersebut rencananya akan diberlakukan tahun depan pada saat pendaftaran calon siswa baru.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin mengatakan, di Kota Bogor sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif ada 57 sekolah. 57 sekolah tersebut terdiri dari delapan PAUD, 37 Sekolah Dasar (SD) dan 12 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah-sekolah yang ditunjuk ini gurunya menjadi prioritas untuk diikutsertakan pelatihan.

    "Kalau sekolah inklusif ini kejauhan untuk ABK maka sekolah yang paling dekat wajib menerima ABK karena memang sebenarnya saat ini semua sekolah sudah diwajibkan menerima ABK," ujarnya seusai menghadiri acara sosialisasi pendidikan Inklusif 2017 di Gedung Kusnoto Lippi, jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor, Selasa (10/10/2017).

    Fahrudin menuturkan, meski sekolah inklusif jumlahnya sudah banyak dan sekolah-sekolah reguler juga dapat menerima ABK, ada sekolah inklusif yang mendapat kepercayaan lebih dari orang tua. Kepercayaan ini membuat sekolah tersebut jumlah siswa ABKnya lebih banyak. Padahal idealnya siswa ABK pada satu kelas tiga sampai lima orang dari jumlah siswa 20 orang.

    "Jadi kedepan begitu mau masuk SD, ABK akan dipetakan terlebih dahulu. Sekolah akan melaporkan ke Disdik dan tidak bisa langsung diterima sama sekolah. Sebaliknya, Disdik akan mengundang orang tua calon siswa untuk berdiskusi bersama untuk menentukan sekolah berdasarkan domisi terdekat," jelasnya.

    Menurut Fahrudin, kebijakan ini untuk mengurangi beban sekolah inklusif yang jumlah ABKnya banyak. Dan tentunya pengawasan terhadap ABK pun menjadi lebih optimal. Hal menarik dari sekolah inklusif juga membuat anak tanpa hambatan menjadi lebih peka dan peduli terhadap ABK. Sebab anak tanpa hambatan ikut mendampingi ABK.

    "Bagi ABK mereka bisa lebih mandiri sebab di kedepan mereka hidup di tengah orang-orang tanpa hambatan," jelasnya.

    Sementara itu, hal senada turut dikatakan Bunda Anak Istimewa Yane Ardian, ABK mempunyai hak pendidikan yang sama dengan anak tanpa hambatan. Namun, jika ada sekolah yang jumlah ABK nya banyak, ia khawatir anak-anak malah tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi jika tidak didukung dengan pengajar yang mampu menangani ABK.

    'Hal terpenting itu pelatihan terhadap pengajarnya dalam menangani ABK harus terus dilakukan," pungkasnya. (fla/indra/adit-SZ)

     
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus