Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembangunan KBU, Pemda Harus Koordinasi

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24380.jpg

    BANDUNG-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Haris Yuliana mengatakan, terkait kebijakan pembangunan di Kawasan Bandung Utara, pemerintah Kota dan Kabupaten harus melakukan komunikasi secara masif.

    Menurut Haris,  hingga saat ini kedua pemerintahan tersebut dinilai masih kurang koordinasi.

    "Saat ini kedua pemerintahan itu masih kurang koordinasi. Ada aturan, tapi masih tidak dalam kesepahaman dan kepentingan,"katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (7/8/2017)

    Kurangnya koordinasi ini, menimbulkan setiap pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota terkesan memiliki kepentingan masing-masing. Seharusnya pemimpin daerah memiliki komitmen atas peraturan yang sudah dibuat.

    Kebijakan pembangunan di KBU ini seperti didorong oleh Perda tetapi tidak diikuti oleh pemerintah Kabupaten/kota.

    "Kita kan punya Peraturan Daerah (Perda) apakah ini dipahami oleh pemerintah kabupaten/kota atau tidak,"ujarnya. 

    Berkenaan dengan perizinan pembangunan di kawasan KBU merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. 

    "Kalau perizinan ranahnya Kabupaten/Kota ya. Makanya urusan lingkunan ini harus kesadaran bersama bukan urusan sanksinya saja,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus