Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Praktik Pungli Harus Dihindari di Setiap Instansi

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22574.jpg

    BANDUNG-Praktik pungutan liar (pungli) kecurangan (Fraud) harus dihindari di semua instansi sehingga bisa mencegah tindakan yang mengacu kepada tindakan pidana.

    Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung, Soni Salimi mengatakan bahwa sebagai pimpinan tertinggi di PDAM memiliki dua tugas. Pertama memberikan nasihat. Kedua adalah memberi contoh yang baik.

    "Yang pertama pasti saya mampu melakukannya tapi kalau memberikan nasihat tentu harus ahli di bidangnya khusus yang mengerti Undang-Undang," katanya disela-sela acara Sosialisasi Tindak Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Kegiatan Operasional di PDAM Tirtawening Kota Bandung Untuk Menyikapi Isu Pungli dan Korupsi, di Bandung, Selasa (18/4/2017).

    Untuk itu, pihaknya berinisiatif menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar dan BPKP Jabar untuk memberikan pencerahan dan nasihat termasuk informasi guna menghindari praktik kecurangan maupun tindak pidana. Dia menilai kecurangan atau fraud, yang merugikan masyarakat bisa terjadi di semua instansi yang memiliki anggaran. Namun, hal itu bisa dicegah jika setiap individu memiliki mental yang kuat untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

    "Apalagi PDAM yang memiliki pelanggan pasti ada celah-celah untuk melakukan kecurangan. Kalau kita tidak kuat mental dan iman pasti dilakukan. Untuk itulah kita mengadakan kegiatan ini agar bisa terhindar dari tindak kecurangan dan pidana," paparnya.

    Soni mengaku selama dirinya menjabat sebagai Dirur PDAM, berdasarkan hasil audit BPKP tidak ditemukan tindakan kecurangan.

    "Alhamdulillah selama ini tidak ditemukan tindakan fraud. Kan menjaga hal ini konsisten harus selalu diingatkan ya," ujarnya.

    Temasuk, dikatakan Soni dalam hal penagihan tidak ditemukan tindakan curang atau menjurus pungli. Jika sebelumnya dilakukan kerja sama dengan Kejati Jabar tentang penagihan penunggakan pelanggan karena rerata mereka tidak memiliki itikad baik untuk membayar.

    "Tunggakannya bervariasi, ada yang setahun bahkan tiga tahun. Ya mungkin mereka lupa membayarnya. Kita belum melakukan survei itu. Tapi dengan adanya Kajati sebagai pengacara negara. Nah, kita manfaatkan untuk membantu kita," ungkapnya.

    Soni membantah jika kerja sama yang dilakukan dengan Kajati Jabar sudah tidak percaya terhadap petugas PDAM yang melakukan penagihan. Namun, dia menegaskan bahwa hal ini dilakukan semata memanfaatkan fasilitas negara.

    "Bukan tidak percaya tetapi hal ini dilakukan karena memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara," tegasnya.

    Disinggung biaya operasional yang harus dikeluarkan PDAM dalam melibatkan kejaksaan untuk menagih tunggakan pelanggan. Soni kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan biaya operasional maupun pembayaran jasa.

    "Kalau kita menyewa advokat pasti mengeluarkan biaya, tapi ini kan pengacara negara," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus