Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Reses DPRD Jabar Di Kota Bandung, Keluhkan Proses Penerimaan Siswa Baru

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_13150.jpg

    BANDUNG - DPRD Jabar, terhitung dari tanggal 8 sampai 16 Juli 2016, menggelar kegiatan reses. Sebagaimana yang lazim di tahun-tahun sebelumnya dalam reses , anggota DPRD Jabar menjaring aspirasi ke Daerah Pemilihan (Dapil)
    masing-masing.

    Dari pemantauan, reses yang berlangsung di Dapil Kota Bandung, salah satu anggota DPRD Jabar, Sunatra menggelar reses di Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying Kota Bandung, Rabu sore (8/7).

    Berdasarkan pemantauan, sekitar 50 orang warga di Kelurahan tersebut antusias mengikuti reses. Beberapa warga, dalam pertemuan tersebut menyampaikan aspirasi. Dari salah satu aspirasi yang muncul, diantaranya masyarakat mengeluhkan soal Proses penerimaan siswa baru.

    Warga dalam tersebut menyampaikan keluhan yaitu tidak setuju atas kebijakan Pemkot setempat yang menerapkan kebijakan verifikasi SKTM PPDB bagi siswa dari keluarga miskin melibatkan pihak Kepolisian.

    Menurut warga, kebijakan tersebut sebaiknya diubah. Proses verifikasi seharusnya cukup oleh pihak Pemkot Bandung saja. Jika dari proses verifikasi, yang mengajukan SKTM PPDB, bukan termasuk keluarga tidak mampu tinggal Pemkot Bandung membatalkan warga tersebut.

    Terkait dengan keluhan tersebut, Sunatra dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id ,di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan soal SKTM PPBD menjadi penyebab carut-marutnya proses penerimaan siswa baru.

    Solusinya, harus ada evaluasi secara menyeluruh atas kinerja Disdik Kota Bandung. Penerimaan siswa baru, merupakan urusan teknis sekolah. Untuk urusan teknis, Disdik Kota Bandung bisa menyerahkannya kepada Kepala Sekolah.

    Tentang SKTM, hanya alat untuk menjaring anak dari keluarga miskin agar bisa diterima di sekolah milik pemerintah yang porsinya 20 persen.

    Untuk menjaring keluarga miskin, yang dikeluarkan bukan SKTM tetapi Surat Keterangan Keluarga Miskin . (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus