Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub : Predikat WTP Harus Sejalan Ciptakan Kesejahteraan Rakyat

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11687.jpg

    BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar. LKPD diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat Cornell Syarief Prawiradiningrat, di Kantor BPK Jabar, Jl. Mohammad Toha Bandung, Senin (30/3).

    Wagub yang saat itu didampingi Plh. Sekda Jawa Barat, Kepala Inspektorat Jawa Barat, menyerahkan laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CALK), sekaligus telah direviu oleh Inspektorat mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan atau pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan, sesuai dengan Permendagri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

    Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Cornell Syarief Prawiradiningrat memberikan apresiasinya karena Pemprov Jabar telah memberikan laporan keuangannya secara tepat waktu, serta berharap dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih tiga tahun berturut-turut. Namun, Cornell mengingatkan bahwa opini WTP tersebut tidak berarti pemda terbebas dari masalah KKN, karena pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan dan belum secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud).

    "Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti suatu Pemerintah Daerah telah bebas dari permasalahan terutama menyangkut masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masih banyak terjadi pada Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP namun masih ditemukan masalah korupsi," ungkap Cornell.

    Selain itu, BPK saat ini tengah menggagas mengenai keterkaitan pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negara dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Sebagai contoh, Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK semestinya bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat di daerah tersebut," kata Cornell.

    Untuk itu, ia berharap munculnya pemikiran yang lebih teknis dalam memformulasikan kaitan antara BPK, pengelolaan keuangan negara, dan kesejahteraan rakyat.

    Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Menurutnya, indikator laporan keuangan yang baik harus tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat. "Saya sependapat bahwa indikator laporan keuangan yang baik dengan melihat pada kesejahteraan rakyat, sehingga tidak hanya pada laporan administrasinya saja yang baik," ujar Wagub dalam sambutannya.

    Wagub pun mengungkapkan, untuk meraih opini WTP atau sistem laporan yang baik, harus terlebih dahulu menemukan sistem atau jalan yang benar. "Bagaimana menemukan jalan (sistem) yang benar dulu, tertib administrasinya kayak gimana. Sekarang ada sistem akrual basic. Seperti apa? Ini kan masih gelagapan juga. Tanpa aktual basic tadi pasti ga WTP," papar Wagub.

    Turut mendampingi Wagub dalam penyerahan laporan ini  para Kepala OPD serta Kepala Biro terkait Setda Provinsi Jawa Barat.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus