Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Lantik Anggota KPID 2015-2018

    http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_11123.jpg

    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melantik anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Periode 2015-2018. Selain itu, pada acara ini juga dilantik Anggota Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Kota Bandung, Rabu pagi (18/2).

    Dilantik 7 komisioner KPID periode 2015-2018 yaitu:Aep Wahyudin, Dr, M.Si; Dedeh Fardiah, Dr, M.Si; Mahi Mamat Hikmat, Dr, M.Si; Neneng Athiatul Faiziyah, S.Ag, M.Ikom; Dadan Saputra, S.Pd, M.Si; Irianto Edi Pramono, Ir; M. Saefurrohman, S.S   Melalui SK Gubernur Jawa Barat Nomor: Nomor 487/Kep.250-KPID/2015 tanggal 16 Februari 2015. 

    Pelantikan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua KPI Pusat Judhariksawan yang menurutnya Jabar sebagai provinsi yang taat azas karena selalu tepat waktu dalam melantik komisioner KPID-nya. "Jabar selalu tepat waktu dalam proses penggantian anggota komisioner KPID dibanding provinsi lain yang bahkan sering molor hingga 3 tahun dalam penggantian anggota komisionernya," ungkap Judhariksawan dalam sambutannya.

    Judhariksawan pun mengungkapkan bahwa Jabar dapat menjadi percontohan yang bagus dalam sinergi antara Pemda dengan KPID, karena menurutnya melalui hal tersebut akan berdampak terhadap kinerja yang baik.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengatakan bahwa tema penyiaran bukanlah hal kecil karena hal ini bisa memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat. "Tema penyiaran bukan tema kecil karena mengubah perilaku masyarakat. Media penyiaran atau elektronik memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat," ungkap Gubernur dalam sambutannya.

    Melalui moment pelantikan ini, Gubernur pun mendorong KPID untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar yang sesuai dengan haknya.

    Menurut Gubernur, saat ini hampir 97% masyarakat Jabar menonton televisi, 20% mengakses media cetak, serta hampir 50% masyarakat Jabar juga mengakses media elektronik atau online. Untuk itu, ia berharap KPID dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada media yang melanggar aturan. "KPID harus memberikan sanksi melalui bahasa yang lebih tegas terhadap media yang menghadirkan tayangan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moralitas bangsa," harap Gubernur.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri Ketua DPRD Jawa Barat, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat, Ketua & Anggota KPI Pusat, Pimpinan Asosiasi lembaga penyiaran, keluarga komisioner KPID, besrta para tamu undangan. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus